Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK Penuh Waktu

REL, Lahat - Ratusan tenaga honorer dari berbagai sektor di Kabupaten Lahat berkumpul dalam Forum Honorer Kabupaten Lahat untuk menyampaikan tuntutan penting kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, DPRD Lahat, serta instansi terkait.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Lahat pada Senin (13/1), sejumlah kesimpulan dan langkah konkret diambil.

Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah keputusan untuk membawa permasalahan honorer ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Rencana tersebut merupakan upaya untuk menuntut pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

BACA JUGA:Bikin Resah, Uang Palsu Beredar di Pagaralam

Hal ini sangat relevan mengingat banyak honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah memasuki usia lanjut.

Selain itu, Forum Honorer Kabupaten Lahat juga mendesak agar Pemkab Lahat lebih transparan dalam memberikan informasi serta sosialisasi mengenai pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Mereka menilai masih adanya kebingungan mengenai prosedur tersebut di kalangan honorer yang belum mendapat kejelasan status.

Salah satu isu yang juga mencuat adalah dugaan keberadaan "honorer siluman" yang berhasil lulus tes PPPK meskipun tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

BACA JUGA:Ngadu Ke Dewan, Ratusan Guru Honorer Minta Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Menurut Nopran Marjani, anggota DPRD Lahat dari Partai Gerindra, terdapat honorer yang sudah lama mengabdi namun kalah bersaing dengan tenaga honorer baru dalam tes PPPK.

Nopran menegaskan bahwa Pemkab Lahat harus memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka Pemkab Lahat harus menindak tegas sesuai prosedur.

Fauzi Azwar, perwakilan dari Forum Honorer Kabupaten Lahat, juga mengapresiasi upaya DPRD Lahat dan Pemkab Lahat yang telah mendengarkan aspirasi honorer.