Jabatan Kepala Sekolah dan 3 jabatan ini Dihapus, Ini Dampak dan Aturannya

jabatan kepala sekolah dan 3 jabatan ini dihapus, ini dampak dan aturannya rel, bacakoran.co - pemerintah melalui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) resmi menerbitkan peraturan menpan rb nomor 21 tahun 2024 pada 10 desember 2024. peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan indonesia, terutama terkait nomenklatur dan pengelolaan jabatan fungsional. salah satu perubahan besar yang diatur adalah penghapusan istilah "kepala sekolah" yang kini diganti menjadi "kepala satuan pendidikan." selain itu, tiga jabatan lain juga mengalami penyesuaian nomenklatur, yakni: 1. pengawas sekolah kini disebut sebagai pendamping satuan pendidikan. 2. penilik sekolah juga berubah menjadi pendamping satuan pendidikan. 3. pamong belajar dikembalikan menjadi pendidik pada jalur pendidikan nonformal. baca juga:sawit di tengah diskriminasi: guru besar ipb soroti perang dagang minyak nabati baca juga:ngadu ke dewan, ratusan guru honorer minta jadi prioritas seleksi pppk latar belakang perubahan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya menyederhanakan tata kelola jabatan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.  menteri panrb rini widyantini menjelaskan, perubahan ini bertujuan menciptakan efisiensi, transparansi, dan profesionalitas, dengan menyesuaikan nomenklatur jabatan agar lebih relevan dengan tugas dan fungsi utamanya. menurut peraturan direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan nomor 5958/b/hk.03.01/2022, kepala sekolah merupakan guru yang diberi amanah tambahan untuk memimpin satuan pendidikan. dengan demikian, jabatan ini tidak masuk dalam kategori fungsional maupun struktural, melainkan tugas tambahan yang harus dijalankan secara profesional. kriteria menjadi kepala satuan pendidikan pemerintah menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi kepala satuan pendidikan. beberapa syarat utama meliputi: memiliki sertifikasi pendidik. berstatus sebagai guru dengan pengalaman mengajar tertentu. telah mengikuti program pelatihan kepemimpinan sesuai ketentuan. baca juga:pj gubernur sumsel tunjuk sekda sebagai plt kepala disnakertrans baca juga:ketua dpd usulkan makan bergizi gratis pakai dana zakat infaq dan sedekah implementasi dan batas waktu perubahan perubahan nomenklatur ini wajib diterapkan paling lambat pada akhir tahun 2026. semua dokumen resmi, termasuk surat tugas, sk pengangkatan, dan laporan administrasi, harus segera disesuaikan dengan istilah baru ini. meskipun hanya perubahan istilah, pemerintah mengantisipasi adanya tantangan, seperti sosialisasi kepada para guru dan penyesuaian operasional di tingkat sekolah.  namun, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan memberikan peluang yang lebih luas bagi guru untuk menduduki jabatan ini. dampak positif perubahan penyederhanaan nomenklatur: konsistensi dalam penyebutan jabatan di dunia pendidikan. peningkatan profesionalitas: hanya guru yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menjabat. kesempatan merata: semua guru, baik yang mengikuti program guru penggerak maupun tidak, memiliki peluang yang sama. kesimpulan perubahan istilah dari "kepala sekolah" menjadi "kepala satuan pendidikan" menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan dan memperbaiki tata kelola pendidikan. baca juga:ratusan guru honorer di kota pagar alam gruduk kantor dprd, ada apa? baca juga:pendaftaran ppg dalam jabatan kemenag 2025 dibuka maret, targetkan 269.168 guru meskipun tampak sederhana, perubahan ini menegaskan pentingnya profesionalitas dalam memimpin satuan pendidikan. dengan persiapan matang dan dukungan semua pihak, langkah ini diharapkan mampu mendorong kualitas pendidikan indonesia ke arah yang lebih baik.*

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•