Rencana Sekolah Unggulan Prabowo Dituding Picu Diskriminasi, Ini Peringatan Keras Pengamat
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.-@canva-
REL, Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Publik menilai konsep ini berpotensi memperburuk diskriminasi dalam akses pendidikan.
Para pengamat mengingatkan pemerintah agar lebih fokus menyediakan pendidikan merata untuk jutaan anak yang masih belum mendapat akses sekolah.
Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Januari 2025 terdapat 3.846.375 anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia.
BACA JUGA:Aplikasi Dapodik 2025.b Resmi Dirilis, Begini Cara Update dan Fitur Terbarunya!
Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya bangku sekolah yang memaksa penerapan sistem seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sistem tersebut menyebabkan ribuan siswa terpaksa putus sekolah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matarji, menyuarakan keprihatinannya.
Kata dia, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
BACA JUGA:UN Siap Kembali! Tapi Ini Alasan Mengapa Belum Dilaksanakan pada 2025
"Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dan semua mendapatkan akses ke sekolah,” tegas Ubaid dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera menambah jumlah sekolah dan fasilitas yang memadai di daerah-daerah yang kekurangan.
“Ini menyangkut hak pendidikan untuk semua (right to education for all) yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran
BACA JUGA:Mau Lolos SNPMB 2025? Pastikan NISN dan NPSN Kamu Valid, Begini Cara Ceknya!
- Tag
- Share
-
-
