MK Tidak Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Ini Faktanya

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Rabu , 22 Jan 2025 - 15:01

Ketua MK, Suhartoyo-ist/net-

REL, Jakarta – Beredar luas di media sosial narasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Dalam sidang putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 yang digelar pada Jumat (3/1/2025), MK menolak gugatan uji materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Gugatan ini diajukan oleh Muhammad Asri Anas dan tiga pemohon lainnya, yang mempersoalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Keputusan MK: Permohonan Ditolak

Para pemohon meminta agar kepala desa yang masa jabatannya habis pada November 2023 hingga Januari 2024 juga mendapatkan perpanjangan, seperti kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024.

Namun, MK menilai permohonan ini telah kehilangan objek karena norma yang digugat sudah diputus sebelumnya dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024.

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa permohonan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Permasalahan Pengisian Jabatan Kepala Desa

Meski menolak gugatan, MK menyoroti permasalahan pengisian jabatan kepala desa. MK meminta pemerintah segera menyelesaikan isu tersebut untuk memastikan kepastian hukum yang adil.

“Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Enny.

Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Desa

mk tidak batalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, ini faktanya                            rel, jakarta – beredar luas di media sosial narasi bahwa mahkamah konstitusi (mk) membatalkan aturan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 
namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar.
dalam sidang putusan nomor 107/puu-xxii/2024 yang digelar pada jumat (3/1/2025), mk menolak gugatan uji materiil pasal 118 huruf e undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa (uu desa).
gugatan ini diajukan oleh muhammad asri anas dan tiga pemohon lainnya, yang mempersoalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
keputusan mk: permohonan ditolak
para pemohon meminta agar kepala desa yang masa jabatannya habis pada november 2023 hingga januari 2024 juga mendapatkan perpanjangan, seperti kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada februari 2024.
baca juga:een resmi dilantik jadi anggota dprd empat lawang, ketua dprd haru:
baca juga:ini 5 wisata terbaru di kalimantan yang wajib dikunjungi pada tahun 2025
namun, mk menilai permohonan ini telah kehilangan objek karena norma yang digugat sudah diputus sebelumnya dalam putusan mk nomor 92/puu-xxii/2024.
"menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar ketua mk, suhartoyo, dalam pembacaan putusan. hakim konstitusi enny nurbaningsih menambahkan bahwa permohonan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
permasalahan pengisian jabatan kepala desa
meski menolak gugatan, mk menyoroti permasalahan pengisian jabatan kepala desa. mk meminta pemerintah segera menyelesaikan isu tersebut untuk memastikan kepastian hukum yang adil.
“penting bagi mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata enny.
masa jabatan kepala desa dalam uu desa
uu nomor 3 tahun 2024 tentang desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan maksimal dua periode. perubahan ini disahkan dalam sidang paripurna dpr pada 28 maret 2024 dan ditandatangani presiden joko widodo pada 25 april 2024.
aturan baru ini juga telah diterapkan di berbagai daerah. misalnya, 293 kepala desa di banyumas, 233 kepala desa di batang, dan 410 kepala desa di bogor telah menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan sesuai dengan ketentuan uu desa.
baca juga:4 rekomendasi wisata tasikmalaya 2025 yang wajib dikunjungi
baca juga:penangkapan bandar narkoba di lahat berujung tragedi, satu polisi gugur ditikam
kesimpulan
narasi bahwa mk membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah keliru. faktanya, mk menolak permohonan gugatan terkait pasal 118 huruf e uu desa dan meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa.