270 Kepala Daerah Dilantik di Istana, Gelombang Pertama Dimulai 6 Februari 2025

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 23 Jan 2025 - 09:30

Tito Karnavian Mentri Dalam Negeri Indonesia -Doc/Foto.Ist-

270 kepala daerah dilantik di istana, gelombang pertama dimulai 6 februari 2025                            rel,bacakoran.co – presiden republik indonesia, prabowo subianto, dijadwalkan melantik sejumlah kepala daerah terpilih pada 6 februari 2025.
pelantikan ini akan berlangsung di istana negara, jakarta pusat, dan melibatkan para kepala daerah yang tidak mengalami gugatan di mahkamah konstitusi (mk).
wakil menteri dalam negeri (wamendagri), bima arya, menyampaikan bahwa jadwal ini telah disetujui oleh presiden dan legislatif.
"pelantikan gelombang pertama dilakukan untuk kepala daerah yang tidak tergugat di mk. ini meliputi gubernur, bupati, dan wali kota," ungkapnya dalam konferensi pers di istana kepresidenan, rabu (22/1).
baca juga:pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024, jadwal resmi akhirnya diumumkan, catat tanggalnya!
pelantikan bertahap dalam tiga gelombang
pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan dilakukan dalam tiga gelombang. gelombang pertama dijadwalkan pada 6 februari 2025 untuk sekitar 270 kepala daerah.
gelombang kedua akan mencakup kepala daerah yang gugatan hasil pemilihannya telah ditolak mk, sementara gelombang ketiga diperuntukkan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang.
bima arya menyebut, jadwal pelantikan gelombang kedua dan ketiga akan bergantung pada penyelesaian sengketa pemilu di mk.
"yang pasti, gelombang pertama tetap pada 6 februari. gelombang berikutnya menyesuaikan dengan proses hukum di mk," katanya.
salah satu tokoh yang akan dilantik pada gelombang pertama adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih, pramono anung dan rano karno.
baca juga:rekomendasi wisata di cimahi tahun 2025: menyajikan keindahan alam dan budaya lokal
usulan opsi pelantikan untuk kepala daerah bersengketa
sementara itu, menteri dalam negeri tito karnavian mengusulkan pelantikan kepala daerah yang bersengketa di mk dimulai pada 17 april 2025.ia menawarkan tiga opsi teknis pelantikan:
1. seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dilantik serempak oleh presiden di ibu kota negara.
2. pelantikan terpisah antara gubernur dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota.
3. presiden hanya melantik gubernur, sementara bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur terpilih.
"kami mempertimbangkan efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah," jelas tito dalam rapat kerja dengan komisi ii dpr ri.
dengan rencana ini, pemerintah berharap transisi pemerintahan daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.