Emak-emak Desa Kohod Girang Pagar Laut Beserta SGHB Dicabut
Emak-emak di Desa Kohod sangat mendukung pencabutan pagar laut milik Agung Sedayu Group di Laut Alar Jiban, Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. FOTO: -Dok. ATR/BPN---
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membatalkan 50 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) terkait pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
BACA JUGA:Muba Komitmen Jaga Kelestarian dan Kesejahteraan Masyarakat
Pembatalan itu sebagai tindak lanjut atas kepemilikan SHGB yang dimiliki oleh anak perusahaan Agung Sedayu Grup (AGS). Yakni PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS).
"Hari ini kami bersama tim, melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu SHM maupun SHGB. Ada berapa itu yang jelas hari ini ada lah sekitar 50-an," ujarnya kepada awak media di lokasi, Jumat, 24 Januari 2025.
Dugaan Kejanggalan SHGB
Nusron mengatakan, tata cara proses menuju pembatalan itu dimulai dari mengecek dokumen yuridis. Kemudian dilanjut dengan mengecek prosedur.
"Tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya yang terakhir adalah mencari ngecek fisik materialnya kayak apa," tuturnya.
"Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan, itu tempat terbitnya sertifikat SHGB. Yang kami sebut nama PT IAM itu," sambung Nusron.
BACA JUGA:Jaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
Setelah mengecek langsung, kata Nusron, fisik tanah tersebut sudah hilang. Sehingga sudah tidak bisa dilihat fisiknya dan masuk dalam kategori tanah musnah.
"Kalau masuk kategori tanah musnah otomatis, Hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, Hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada gimana ada haknya. Kecuali kalau ada barangnya, ini nggak ada barangnya," jelasnya.
Sebelumnya, Nusron beserta jajaran dan Kepala Desa Kohod, Tarsin langsung memeriksa luasan pagar laut yang mengelilingi pesisir Alar Jimab, Desa Kohod, Kec. Pakuhaji.
- Tag
- Share
-
-
