9 Kepala Daerah di Sumsel Tidak Dilantik 6 Februari 2025, Termasuk Bupati-Wakil Bupati Lahat, Pagaralam dan Em

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 28 Jan 2025 - 15:00

9 Kepala Daerah di Sumsel Tidak Dilantik 6 Februari 2025, Termasuk Bupati-Wakil Bupati Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang-ist/net-

Para calon kepala daerah dan masyarakat di wilayah terkait diimbau untuk bersabar menunggu hasil akhir dari proses hukum.

Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan bahwa pelantikan akan dilakukan secepat mungkin setelah seluruh sengketa terselesaikan.

Penundaan pelantikan ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Dengan penyelesaian sengketa yang adil, diharapkan seluruh kepala daerah terpilih dapat menjalankan tugas dengan legitimasi penuh dan didukung masyarakat.

9 kepala daerah di sumsel tidak dilantik 6 februari 2025, termasuk bupati-wakil bupati lahat, pagaralam dan em                            9 kepala daerah di sumsel tidak dilantik 6 februari 2025, termasuk bupati-wakil bupati lahat, pagaralam dan empat lawang
rel, pagralam – sebanyak sembilan kepala daerah terpilih di provinsi sumatera selatan (sumsel) dipastikan tidak akan dilantik pada gelombang pertama, yakni 6 februari 2025. 
hal ini disebabkan adanya sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di mahkamah konstitusi (mk).
dari total 18 pilkada yang berlangsung di sumsel, hanya sembilan kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama. 
sementara sembilan kepala daerah lainnya harus menunggu proses penyelesaian sengketa pilkada di mk sebelum pelantikan dijadwalkan pada gelombang berikutnya.
daftar 9 kepala daerah yang tidak dilantik pada 6 februari 2025
berikut adalah sembilan kepala daerah di sumsel yang pelantikannya tertunda:
baca juga:fakta persidangan: bawaslu akui pelanggaran, potensi psu pilkada lahat semakin menguat
baca juga:mendagri izinkan kepala daerah hasil pilkada 2024 ganti pejabat
1. kabupaten empat lawang: joncik muhammad - arifai
2. kota pagar alam: ludi oliansyah - bertha
3. kabupaten ogan komering ulu (oku): teddy meilwansyah - marjito bachri
4. kota palembang: ratu dewa - prima salam
5. kabupaten banyuasin: askolani - netta indian
6. kabupaten muara enim: edison - sumarni
7. kabupaten ogan ilir (oi): panca wijaya akbar - ardani
8. kabupaten oku selatan: abusama - misnadi
9. kabupaten lahat: bursah zarnubi - widia ningsih
pelantikan dalam tiga gelombang
pelantikan kepala daerah terpilih di sumsel akan dilakukan dalam tiga gelombang:
1. gelombang pertama: kepala daerah yang hasil pilkadanya tidak bersengketa.
2. gelombang kedua: kepala daerah dengan hasil pilkada yang gugatannya ditolak atau dibatalkan oleh mk.
3. gelombang ketiga: kepala daerah yang hasil pilkadanya digugat dan gugatannya diterima mk, sehingga memerlukan pemungutan suara ulang atau pilkada ulang.
baca juga:pj bupati muba apresiasi masyarakat atas kondusifitas pilkada
baca juga:cek fakta: klaim bobby nasution didiskualifikasi dari pilkada sumut ternyata manipulasi
pelantikan gelombang pertama akan berlangsung pada 6 februari 2025. 
untuk gelombang kedua dan ketiga, jadwal pelantikannya akan disesuaikan dengan penyelesaian sengketa di mk dan proses pemungutan suara ulang jika diperlukan.
proses hukum menentukan jadwal pelantikan
proses hukum di mahkamah konstitusi menjadi penentu utama jadwal pelantikan sembilan kepala daerah ini. hingga saat ini, belum ada kepastian kapan sengketa pilkada mereka akan selesai.
para calon kepala daerah dan masyarakat di wilayah terkait diimbau untuk bersabar menunggu hasil akhir dari proses hukum.
pemerintah provinsi sumsel memastikan bahwa pelantikan akan dilakukan secepat mungkin setelah seluruh sengketa terselesaikan.
baca juga:saldi isra: jangan percaya informasi 'bisikan' dalam proses sengketa pilkada
baca juga:suara melebihi dpt di pilkada tolikara, hakim mk sindir: babi-kambing ikut nyoblos?
penundaan pelantikan ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. dengan penyelesaian sengketa yang adil, diharapkan seluruh kepala daerah terpilih dapat menjalankan tugas dengan legitimasi penuh dan didukung masyarakat.