Aturan Baru Penerimaan Siswa Baru 2025/2026: Solusi Mudah untuk Pendidikan Negeri dan Swasta

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 28 Jan 2025 - 16:01

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat-doc rel-

Biyanto, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, menambahkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta.

“PPDB itu dilakukan bersama-sama dengan swasta. Jadi yang tidak masuk ke negeri nanti akan diarahkan ke swasta,” ucap Biyanto.

Skema ini telah disampaikan langsung oleh Mendikdasmen kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan penuh.

Bantuan Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu

Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan menerima pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Besaran bantuan ini akan ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan PPDB yang sering kali menimbulkan ketimpangan akses pendidikan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang layak.

aturan baru penerimaan siswa baru 2025/2026: solusi mudah untuk pendidikan negeri dan swasta                            rel, bacakoran.co - pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2025/2026. 
melalui wakil menteri pendidikan dasar dan menengah (wamendikdasmen) atip latipulhayat, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi siswa yang gagal diterima di sekolah negeri.
kini, mereka dapat dialihkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
kebijakan yang mempermudah akses pendidikan
dalam keterangannya di kantor kemenko pmk, jakarta, atip menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan amanat undang-undang untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.
“siswa yang tidak diterima di negeri, kemudian diarahkan ke sekolah swasta, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya.
baca juga:liburan long weekend seru di cianjur: dari taman bunga hingga situs bersejarah!
baca juga:5 rekomendasi hotel di bengkalis untuk menginap nyaman
atip juga menambahkan bahwa skema pembiayaan ini memungkinkan siswa menikmati pendidikan gratis layaknya di sekolah negeri. meski demikian, ia meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi terkait teknis pelaksanaannya.
“teknisnya akan kita atur kemudian, karena peraturannya tunggu ya sebentar lagi akan kita keluarkan,” kata atip.
sudah diterapkan di beberapa daerah
kebijakan ini sebenarnya telah diujicobakan di sejumlah daerah, seperti jakarta dan bali. hasilnya, banyak siswa yang terbantu dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta.
atip menegaskan bahwa ke depan kebijakan ini akan berlaku di seluruh indonesia. “tentunya, di seluruh indonesia,” tegasnya.
kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta
biyanto, staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga kemendikdasmen, menambahkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta.
“ppdb itu dilakukan bersama-sama dengan swasta. jadi yang tidak masuk ke negeri nanti akan diarahkan ke swasta,” ucap biyanto.
baca juga:mendikdasmen abdul mu’ti masuk daftar menteri berkinerja terbaik versi survei celios
baca juga:mendikdasmen abdul mu’ti: guru tak hanya mengajar, ini 4 tugas baru yang harus diketahui
skema ini telah disampaikan langsung oleh mendikdasmen kepada presiden prabowo subianto dan mendapat dukungan penuh.
bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu
menurut permendikbud nomor 1 tahun 2021, siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan menerima pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. besaran bantuan ini akan ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan ppdb yang sering kali menimbulkan ketimpangan akses pendidikan. dengan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang layak.