PPPK Paruh Waktu: Gaji Sesuai UMP, Hak dan Tunjangan yang Didapatkan

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 29 Jan 2025 - 07:30

Doc/Foto/Ist--

S-1/D-IV: Penata Layanan Operasional.

Formasi Jabatan yang Tersedia

Beberapa jabatan yang tersedia untuk PPPK Paruh Waktu meliputi:

Guru dan tenaga kependidikan.

Tenaga kesehatan.

Tenaga teknis.

Pengelola, operator, dan penata layanan operasional.

Pegawai yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan nomor induk PPPK sebagai identitas resmi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Besaran Gaji Sesuai UMP

Berdasarkan KepmenPANRB No. 16 Tahun 2025, besaran gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh dua patokan:

1. Penghasilan Sebelumnya: Besaran gaji mengikuti penghasilan terakhir saat menjadi tenaga non-ASN.

2. Upah Minimum Wilayah (UMP/UMK): Gaji minimal sesuai UMP/UMK di lokasi kerja masing-masing.

Selain itu, pegawai juga berhak atas tunjangan sesuai jabatan dan fasilitas lain sesuai aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan pada aspek ketersediaan anggaran di instansi pemerintah.

pppk paruh waktu: gaji sesuai ump, hak dan tunjangan yang didapatkan                            rel,bacakoran.co – pemerintah kembali memperkenalkan solusi baru untuk menata tenaga kerja non-asn di tengah penghapusan status tenaga honorer dengan meluncurkan kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
kebijakan ini diatur melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kepmenpanrb) nomor 16 tahun 2025.
pppk paruh waktu merupakan bagian dari reformasi kepegawaian yang memberikan fleksibilitas waktu kerja, dengan penghasilan yang disesuaikan berdasarkan upah minimum provinsi (ump) dan tunjangan sesuai jabatan.
diharapkan, kebijakan ini dapat mendukung kesejahteraan pegawai serta memastikan efektivitas layanan publik di berbagai instansi pemerintah.
baca juga:dipegang tangan oleh menteri agama, profil celine evangelista jadi sorotan: agama, asmara, dan kekayaan yang m
kriteria dan syarat pppk paruh waktu
pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga non-asn yang sebelumnya telah terdata di database badan kepegawaian negara (bkn) dan memenuhi beberapa kriteria berikut:
1. pernah mengikuti seleksi cpns atau pppk
peserta seleksi cpns tahun 2024 yang tidak lulus.
peserta seleksi pppk tahap i dan ii yang tidak mendapatkan formasi.
2. memenuhi kualifikasi formasi jabatan
sd/sltp: pengelola umum operasional.
slta: operator layanan operasional.
d-iii: pengelola layanan operasional.
s-1/d-iv: penata layanan operasional.
baca juga:enchanting valley: surga wisata baru di puncak bogor dengan pesona alam dan hiburan tak terlupakan!
formasi jabatan yang tersedia
beberapa jabatan yang tersedia untuk pppk paruh waktu meliputi:
guru dan tenaga kependidikan.
tenaga kesehatan.
tenaga teknis.
pengelola, operator, dan penata layanan operasional.
pegawai yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan nomor induk pppk sebagai identitas resmi aparatur sipil negara (asn).
besaran gaji sesuai ump
berdasarkan kepmenpanrb no. 16 tahun 2025, besaran gaji pppk paruh waktu ditentukan oleh dua patokan:
1. penghasilan sebelumnya: besaran gaji mengikuti penghasilan terakhir saat menjadi tenaga non-asn.
2. upah minimum wilayah (ump/umk): gaji minimal sesuai ump/umk di lokasi kerja masing-masing.
selain itu, pegawai juga berhak atas tunjangan sesuai jabatan dan fasilitas lain sesuai aturan yang berlaku. namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan pada aspek ketersediaan anggaran di instansi pemerintah.
baca juga:asn yang pindah sebelum 10 tahun akan dianggap mundur! begini aturan baru dari bkn
tujuan kebijakan
menurut menpan rb rini widyantini, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi uu no. 20 tahun 2023 tentang asn, sekaligus menata keberadaan tenaga non-asn yang sempat mencapai 2,3 juta orang pada tahun 2022, dan kini berkurang menjadi 1,7 juta orang pada 2024.
“pppk paruh waktu adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga non-asn sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang efisien dan efektif,” ujar rini.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kejelasan status, hak, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja non-asn yang sebelumnya memiliki posisi tidak tetap di instansipemerintahan.***