SPMB 2025: Sekolah Dilarang Terima Murid Melebihi Daya Tampung, Begini Ketentuannya!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 03 Feb 2025 - 18:00

SPMB 2025: Sekolah Dilarang Terima Murid Melebihi Daya Tampung, Begini Ketentuannya!-ist/net-

spmb 2025: sekolah dilarang terima murid melebihi daya tampung, begini ketentuannya!                            rel, jakarta – pemerintah melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) telah menetapkan aturan baru dalam sistem penerimaan murid baru (spmb) 2025. 
salah satu kebijakan utama adalah larangan bagi sekolah menerima murid melebihi daya tampung yang telah terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik).
kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, pemerataan pendidikan, serta mencegah ketimpangan jumlah siswa di sekolah negeri dan swasta. 
sekolah diwajibkan menyerahkan data daya tampung sebelum pengumuman pendaftaran spmb 2025, yang kemudian akan dikunci oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga tidak bisa ditambah atau diubah.
transparansi daya tampung dan akreditasi sekolah
menteri pendidikan dasar dan menengah abdul mu'ti menegaskan bahwa data daya tampung sekolah akan dibuka ke publik. langkah ini memungkinkan masyarakat mengetahui kapasitas penerimaan siswa di sekolah tujuan mereka, baik negeri maupun swasta.
baca juga:5 rekomendasi wisata di jombang yang wajib dikunjungi
baca juga:viral pengamen waria rampas ponsel pegawai apotek di jakarta barat, polisi lakukan penyelidikan
selain itu, pemerintah juga akan memberikan informasi terkait peringkat akreditasi sekolah. dengan demikian, calon murid dan orang tua dapat memilih sekolah berdasarkan kualitas dan daya tampung yang tersedia.
"kami akan informasikan ke masyarakat peringkat akreditasinya. ini adalah langkah baru dalam transparansi dan akuntabilitas pendidikan," ujar mu'ti.
skema pemenuhan daya tampung sekolah
untuk mengatasi potensi kekurangan daya tampung, kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai skema yang melibatkan pemerintah pusat, pemda, serta stakeholder pendidikan.
1. peran pemerintah pusat
pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada pemda melalui:
bantuan ruang kelas baru (rkb) dan pembangunan unit sekolah baru (usb).
dispensasi jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) jika diajukan sebelum pengumuman spmb.
2. peran pemerintah daerah (pemda)
pemda memiliki tiga strategi utama dalam memenuhi daya tampung sekolah:
bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya bagi siswa yang masuk sekolah swasta atau madrasah, dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu.
pembangunan rkb dan sekolah satu atap di daerah yang masih memiliki keterbatasan rombel.
pembangunan sekolah baru di 1.707 kecamatan yang belum memiliki sma/smk negeri maupun swasta.
baca juga:viral guru sd banting balita di tangerang, polisi tetapkan sebagai tersangka
baca juga:truk hantam sekelompok remaja di jepara, satu orang tewas
namun, tantangan besar dalam pembangunan sekolah baru adalah ketersediaan lahan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan sekolah.
3. peran stakeholder pendidikan
kemendikdasmen akan menggandeng stakeholder pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk memastikan daya tampung terpenuhi. langkah yang diambil antara lain:
optimalisasi pendidikan kesetaraan, meskipun masih kurang diminati oleh siswa dan orang tua.
kolaborasi dengan sekolah swasta dan madrasah, termasuk dalam spmb bersama atau penyaluran calon siswa ke sekolah tersebut jika sekolah negeri penuh.
regulasi spmb 2025 masih menunggu permendikdasmen
meskipun skema pemenuhan daya tampung telah dipaparkan, ketentuan resmi akan dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah (permendikdasmen) tentang spmb 2025. namun, hingga saat ini regulasi tersebut belum bisa diakses publik.
baca juga:gempa bumi terkini di tanggamus, lampung: magnitudo 3,6 sr, kedalaman 3 km
baca juga:kemenag buka seleksi beasiswa indonesia bangkit 2025: kesempatan emas kuliah gratis!
diharapkan dengan kebijakan ini, proses penerimaan murid baru menjadi lebih adil, transparan, dan tertata, serta dapat mengatasi ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.