Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru PPN, Ini Rinciannya!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 08:00

Mentri keuangan Sri Mulyani -Doc/Foto.Ist-

???? Barang hasil pertanian tertentu → 1,1% dari harga jual.

???? Kendaraan bermotor bekas → 1,1% dari harga jual.

???? Jasa perjalanan wisata, periklanan, dan layanan lainnya → 10% × (11/12 dari tarif PPN 11%).

???? Agunan yang diambil alih oleh kreditur → 10% × (11/12 dari tarif PPN 11%).

???? Emas perhiasan dan batu permata:

???? Transaksi antar pedagang → 10% × (11/12 dari tarif PPN 11%).

???? Penjualan langsung ke konsumen → 15% × (11/12 dari tarif PPN 11%).

Contoh Perhitungan PPN dengan Dasar Nilai Lain

Misalnya, pada 5 Februari 2025, PT ABC yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberikan tetikus (mouse) komputer secara cuma-cuma kepada PT DEF. Harga jual mouse tersebut Rp200.000, dengan laba kotor Rp50.000.

Perhitungan PPN yang terutang adalah:

???? Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Rp137.500 (11/12 × [Rp200.000 – Rp50.000])

???? PPN Terutang: Rp16.500 (12% × Rp137.500)

Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam menghitung kewajiban PPN mereka.***

sri mulyani terbitkan aturan baru ppn, ini rinciannya!                            rel,bacakoran.co - pemerintah melalui menteri keuangan sri mulyani resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak pertambahan nilai (ppn) melalui peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 11 tahun 2025.
aturan ini mengatur tarif ppn umum sebesar 11%, namun ada beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif berdasarkan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai transaksi.
langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penghitungan ppn serta menyederhanakan sistem perpajakan bagi pelaku usaha.
baca juga:5 rekomendasi wisata di barito timur yang wajib dikunjungi pada 2025
barang dan jasa dengan tarif ppn 11/12
beberapa jenis barang dan jasa yang dikenakan tarif khusus ini antara lain:
✅ pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak (bkp) dan jasa kena pajak (jkp).
✅ barang sisa dari pembubaran perusahaan.
✅ penyerahan barang atau jasa melalui perantara atau lelang.
✅ pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.
✅ jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa periklanan tertentu.
tarif khusus untuk sektor tertentu
selain tarif 11/12, beberapa sektor memiliki tarif khusus berdasarkan besaran tertentu:
???? liquefied petroleum gas (lpg) → 1,1/101,1 dari selisih harga jual agen dan pangkalan.
???? barang hasil pertanian tertentu → 1,1% dari harga jual.
???? kendaraan bermotor bekas → 1,1% dari harga jual.
???? jasa perjalanan wisata, periklanan, dan layanan lainnya → 10% × (11/12 dari tarif ppn 11%).
???? agunan yang diambil alih oleh kreditur → 10% × (11/12 dari tarif ppn 11%).
???? emas perhiasan dan batu permata:
    ???? transaksi antar pedagang → 10% × (11/12 dari tarif ppn 11%).
    ???? penjualan langsung ke konsumen → 15% × (11/12 dari tarif ppn 11%).
baca juga:besarnya penyerapan apbn bukti pemerintah gagal tarik investor untuk ikn
contoh perhitungan ppn dengan dasar nilai lain
misalnya, pada 5 februari 2025, pt abc yang merupakan pengusaha kena pajak (pkp) memberikan tetikus (mouse) komputer secara cuma-cuma kepada pt def. harga jual mouse tersebut rp200.000, dengan laba kotor rp50.000.
perhitungan ppn yang terutang adalah:
???? dasar pengenaan pajak (dpp): rp137.500 (11/12 × [rp200.000 – rp50.000])
???? ppn terutang: rp16.500 (12% × rp137.500)
aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam menghitung kewajiban ppn mereka.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan