Guru Tak Lagi Wajib Mengajar 24 Jam untuk Tunjangan Sertifikasi 2025, Ini Skema Barunya!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 18:00

Guru Tak Lagi Wajib Mengajar 24 Jam untuk Tunjangan Sertifikasi 2025, Ini Skema Barunya!-ist/net-

guru tak lagi wajib mengajar 24 jam untuk tunjangan sertifikasi 2025, ini skema barunya!                            rel, jakarta - pemerintah mengumumkan skema baru terkait pencairan tunjangan profesi guru (tpg) tahun 2025,
tpg yang merupakan bagian dari agenda presiden prabowo subianto dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. 
salah satu perubahan utama dalam kebijakan ini adalah penghapusan kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu sebagai syarat pencairan tunjangan.
langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi kendala bagi para guru dalam mendapatkan hak mereka. dengan aturan baru ini, berbagai aktivitas yang berkontribusi terhadap dunia pendidikan dapat dikonversi menjadi jam mengajar.
aktivitas yang dapat diklaim sebagai beban mengajar
dalam kebijakan baru yang diumumkan oleh menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) abdul mukti, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dikonversi menjadi jam mengajar:
mengajar sesuai jadwal dan mata pelajaran guru tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa, tetapi tidak lagi terbebani dengan minimal 24 jam tatap muka.
baca juga:revolusi gizi murah! jamur pangan jadi andalan program makan bergizi gratis
baca juga:lem nvh z11: skutik italia mirip yamaha aerox, tapi harganya bikin kaget!
bimbingan dan konseling (bk) guru yang bertugas memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa dapat memasukkan kegiatan ini dalam beban mengajar mereka.
pelatihan dan pendidikan profesi guru (ppg) keikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan profesi juga diakui sebagai jam mengajar, sehingga guru dapat terus meningkatkan kompetensinya tanpa kehilangan hak atas tunjangan.
keaktifan dalam organisasi pendidikan guru yang aktif dalam organisasi pendidikan dapat mengonversi aktivitasnya menjadi jam mengajar, asalkan didukung dengan dokumen resmi atau surat keterangan valid.
tunjangan profesi guru akan ditransfer langsung ke rekening
dalam upaya mengurangi hambatan birokrasi, mendikdasmen abdul mu’ti mengungkapkan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru (tpg) 2025 akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa perantara.
“kami sedang dalam proses agar tunjangan guru dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing. pembahasan dengan menteri keuangan sudah selesai dan sekarang tinggal verifikasi data,” ujar abdul mu’ti pada selasa (4/2/2025).
langkah ini bertujuan untuk memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu.
baca juga:polemik thr dan gaji ke-13 asn terjawab! ini kepastian dari pemerintah
baca juga:anggaran dipangkas! ketua dprd kepahiang pusing di musrenbang, apa solusinya?
besaran tunjangan profesi guru 2025
besaran tpg 2025 akan berbeda tergantung status guru sebagai asn atau non-asn.
1. tunjangan profesi guru asn
bagi guru asn pns, besaran tpg diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang mengacu pada perubahan gaji pns. sementara bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k), besaran tunjangan mengacu pada peraturan presiden nomor 11 tahun 2024.
berikut perkiraan besaran tpg guru asn berdasarkan golongan:
golongan i
1a: rp 685.000 – rp 2.522.000
1b: rp 840.000 – rp 2.670.000
1c: rp 900.000 – rp 2.783.000
1d: rp 999.000 – rp 2.900.000
golongan ii, iii, dan iv akan mengikuti skema kenaikan gaji yang berlaku sesuai regulasi pemerintah.
2. tunjangan profesi guru non-asn
bagi guru non-asn, tpg diatur dalam peraturan sekretaris jenderal kemendikbudristek nomor 10 tahun 2024 dengan rincian:
bagi yang memiliki sk inpassing: tunjangan setara dengan gaji pokok pns sesuai sk penyetaraan.
bagi yang belum memiliki sk inpassing: mendapatkan tunjangan sebesar rp 1,5 juta per bulan.
dampak kebijakan baru bagi guru
perubahan ini disambut baik oleh banyak guru karena:
menghilangkan kewajiban mencari jam tambahan di sekolah lain hanya untuk memenuhi syarat tunjangan.
meningkatkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas pendidik.
mempermudah akses pencairan tunjangan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening.
meningkatkan profesionalisme guru dengan adanya pengakuan terhadap pelatihan dan aktivitas non-mengajar.
dengan skema baru ini, pemerintah berharap guru dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tanpa terbebani oleh administrasi yang berlebihan.