MK Tolak 227 Gugatan Pilkada 2024! Hanya 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Senin , 10 Feb 2025 - 04:45

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.-Humas MKRI-

4 orang untuk perkara di tingkat Kabupaten/Kota.
6 orang untuk perkara di tingkat Provinsi.

Ketua MK Suhartoyo juga menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berkoordinasi dalam mempersiapkan persidangan berikutnya.

"Pihak KPU dan Bawaslu perlu memastikan kelancaran sidang pembuktian karena tahap ini akan lebih mendalam dan detail," ujar Suhartoyo.

Putusan Akhir Dijadwalkan 24 Februari 2025

Sesuai ketentuan yang berlaku, MK memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kada 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2025, putusan akhir untuk perkara yang masuk tahap sidang pembuktian akan diumumkan pada 24 Februari 2025.

Dengan berlanjutnya 40 perkara ke tahap pembuktian, sidang ini menjadi momen krusial bagi para pihak yang masih berjuang mempertahankan gugatan mereka.

Akankah hasil Pilkada 2024 mengalami perubahan signifikan? Nantikan putusan final MK!

mk tolak 227 gugatan pilkada 2024! hanya 40 perkara lanjut ke sidang pembuktian                            rel, jakarta – mahkamah konstitusi (mk) telah menyelesaikan sidang pengucapan putusan dan ketetapan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (phpu kada) 2024.
dari total 270 perkara yang diajukan, sebanyak 227 ditolak, sementara hanya 40 perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan.
mayoritas gugatan ditolak mk
sidang yang berlangsung pada selasa-rabu (4-5/2/2025) di ruang sidang pleno mk ini dipimpin oleh ketua mk suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.
baca juga:5 rekomendasi wisata menarik di kotabaru, kalimantan selatan
pada hari pertama, sebanyak 138 perkara diputuskan, sementara 132 perkara lainnya diselesaikan pada hari kedua
dari total 227 perkara yang ditolak, berikut rinciannya:

31 perkara melewati batas waktu pengajuan permohonan.
119 perkara dinyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
76 perkara dinilai tidak jelas (obscuur).
1 perkara tidak dapat diterima karena tidak menyertakan alat bukti.

selain itu, mk juga mengeluarkan 43 ketetapan dengan alasan:
baca juga:10 tahun tak dinafkahi, siswi sma di sidoarjo laporkan ayah kandung: 'minta uang malah diblokir!

6 perkara di luar kewenangan mk.
29 perkara ditarik kembali oleh pemohon.
8 perkara gugur karena pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang pendahuluan.

40 perkara lanjut ke sidang pembuktian
meskipun mayoritas gugatan ditolak, masih ada 40 perkara yang dinyatakan layak untuk masuk tahap pemeriksaan persidangan lanjutan pada 7-17 februari 2025.
dalam tahap ini, masing-masing pihak, termasuk pemohon, termohon, pihak terkait, dan bawaslu, dapat mengajukan saksi atau ahli untuk memperkuat argumen mereka.
baca juga:tukar tambah hp lama dengan huawei pura 70 ultra, dapatkan cashback rp 2 juta!
"jika ada 40 perkara yang lanjut, maka kira-kira ada 40 daerah yang terlibat. namun, bisa saja ada sedikit perbedaan jumlah karena satu daerah bisa memiliki lebih dari satu perkara," ujar ketua mk suhartoyo dalam sidang.
beberapa daerah yang masuk dalam sidang lanjutan ini antara lain provinsi papua pegunungan, provinsi kepulauan bangka belitung, kabupaten tasikmalaya, kabupaten kutai kartanegara, kota sabang, dan kabupaten banggai.
sidang pembuktian jadi penentu
berdasarkan peraturan mk nomor 3 tahun 2024, setiap pihak diperbolehkan menghadirkan saksi atau ahli dengan jumlah maksimal:
baca juga:pendaftaran polri 2025 dibuka! ini perbedaan akpol, bintara, dan tamtama yang wajib diketahui

4 orang untuk perkara di tingkat kabupaten/kota.
6 orang untuk perkara di tingkat provinsi.

ketua mk suhartoyo juga menegaskan bahwa komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) harus berkoordinasi dalam mempersiapkan persidangan berikutnya.
"pihak kpu dan bawaslu perlu memastikan kelancaran sidang pembuktian karena tahap ini akan lebih mendalam dan detail," ujar suhartoyo.
putusan akhir dijadwalkan 24 februari 2025
baca juga:3 hp rp 1 jutaan terbaik 2025: layar super smooth, baterai awet, harga makin terjangkau!
sesuai ketentuan yang berlaku, mk memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan seluruh perkara phpu kada 2024.
berdasarkan pmk nomor 1 tahun 2025, putusan akhir untuk perkara yang masuk tahap sidang pembuktian akan diumumkan pada 24 februari 2025.
dengan berlanjutnya 40 perkara ke tahap pembuktian, sidang ini menjadi momen krusial bagi para pihak yang masih berjuang mempertahankan gugatan mereka.
akankah hasil pilkada 2024 mengalami perubahan signifikan? nantikan putusan final mk! 
**

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan