Usulan Pemanfaatan Anggaran untuk Mengangkat Seluruh Honorer Menjadi PPPK Penuh Waktu

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 11 Feb 2025 - 09:00

Ilustrasi Foto--

REL,BACAKORAN.CO – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhdi, mengusulkan agar efisiensi anggaran pemerintah dapat digunakan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Usulan ini disampaikan menyusul aksi unjuk rasa tenaga honorer di berbagai daerah yang menolak pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.

Latar Belakang, Aksi Unjuk Rasa Honorer yang Tidak Kebagian Formasi PPPK 2024

Sejumlah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar aksi protes akibat tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2.

Mereka menolak pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu dan mendesak pemerintah untuk memberikan solusi atas ketidakpastian status mereka.

Usulan Pemanfaatan Efisiensi Anggaran, Solusi untuk Mengangkat Seluruh Honorer

Muhdi menilai bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran yang signifikan, mencapai Rp306,69 triliun.

Anggaran ini terdiri dari pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Meskipun efisiensi ini telah dialokasikan untuk berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan sektor kesehatan, Muhdi menekankan pentingnya pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Kami mengapresiasi langkah efisiensi anggaran ini, tetapi kami juga mendesak agar dana tersebut dialokasikan untuk mengoptimalkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu, terutama bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan," ujar Muhdi dalam konferensi pers daring, Senin (10/2).

UU ASN 2023,Tidak Ada Lagi Pegawai Honorer pada 2025

Muhdi mengingatkan bahwa sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN. Namun, hingga kini masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum diangkat sebagai ASN.

usulan pemanfaatan anggaran untuk mengangkat seluruh honorer menjadi pppk penuh waktu                            rel,bacakoran.co – wakil ketua komite i dewan perwakilan daerah (dpd) ri, muhdi, mengusulkan agar efisiensi anggaran pemerintah dapat digunakan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu.
usulan ini disampaikan menyusul aksi unjuk rasa tenaga honorer di berbagai daerah yang menolak pengangkatan sebagai pppk paruh waktu.
latar belakang, aksi unjuk rasa honorer yang tidak kebagian formasi pppk 2024
sejumlah tenaga honorer yang terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) menggelar aksi protes akibat tidak mendapatkan formasi dalam seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2.
mereka menolak pengangkatan sebagai pppk paruh waktu dan mendesak pemerintah untuk memberikan solusi atas ketidakpastian status mereka.
baca juga:anggaran kemendikdasmen dipotong rp8 triliun, guru honorer terancam?
usulan pemanfaatan efisiensi anggaran, solusi untuk mengangkat seluruh honorer
muhdi menilai bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran yang signifikan, mencapai rp306,69 triliun.
anggaran ini terdiri dari pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (tkd) sebesar rp50,59 triliun.
meskipun efisiensi ini telah dialokasikan untuk berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis (mbg), swasembada pangan, energi, dan sektor kesehatan, muhdi menekankan pentingnya pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan sumber daya manusia (sdm).
"kami mengapresiasi langkah efisiensi anggaran ini, tetapi kami juga mendesak agar dana tersebut dialokasikan untuk mengoptimalkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi asn pppk penuh waktu, terutama bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan," ujar muhdi dalam konferensi pers daring, senin (10/2).
baca juga:lowongan kerja pt pertamina training dan consulting: peluang emas untuk lulusan smk & s1
uu asn 2023,tidak ada lagi pegawai honorer pada 2025
muhdi mengingatkan bahwa sesuai amanat uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn, pada 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-asn. namun, hingga kini masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum diangkat sebagai asn.
menurutnya, dengan efisiensi anggaran sebesar rp300 triliun, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer sesuai regulasi yang berlaku.
"kunci menuju indonesia emas 2045 adalah sdm yang unggul. pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan bangsa, sehingga kami berharap anggaran ini dapat digunakan untuk menyejahterakan tenaga pendidik," tambahnya.
baca juga:manfaat kopi hitam: dari kesehatan jantung hingga perlindungan otak
sorotan lain,kebocoran anggaran dan kriminalisasi guru
selain pengangkatan honorer, muhdi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk penanganan stunting, pengembangan umkm, dan pemberdayaan masyarakat desa.
ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran, seperti yang telah disampaikan oleh presiden prabowo subianto.
"jangan sampai efisiensi ini hanya dimaknai sebagai pemotongan anggaran. pemerintah harus mengantisipasi kebocoran dan memastikan dana benar-benar dimanfaatkan secara optimal," tegasnya.
muhdi juga menyoroti kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas di sekolah. ia meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga pendidik.
baca juga:pendaftaran taruna akpol 2025 dibuka, simak syarat dan jadwal seleksi lengkapnya
kesimpulan,desakan optimalisasi pengangkatan honorer jadi asn
dengan kondisi saat ini, muhdi berharap presiden prabowo subianto dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh tenaga honorer mendapatkan status yang lebih jelas dan adil.
"kami mendorong pemerintah agar segera menindaklanjuti ini, sehingga tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak," pungkasnya.***