Gaji & Fasilitas PPPK Paruh Waktu: Solusi Baru bagi Honorer, Cek Syaratnya Pengakatanya!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 12 Feb 2025 - 08:00

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, pada 13 Januari 2025.

PPPK Paruh Waktu hadir sebagai upaya untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Selain gaji, pegawai dalam kategori ini juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan sesuai aturan ASN.

Lantas, berapa besaran gaji yang diterima dan apa saja fasilitas yang didapat oleh PPPK Paruh Waktu?

Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan Diktum ke-19 dalam keputusan tersebut, gaji PPPK Paruh Waktu ditetapkan dengan dua ketentuan utama:

1. Tidak boleh lebih rendah dari upah yang diterima sebelumnya sebagai pegawai non-ASN.

2. Tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

Dengan aturan ini, pemerintah memastikan bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu tetap layak dan tidak mengalami penurunan dibandingkan pekerjaan sebelumnya.

Sumber Pendanaan Gaji PPPK Paruh Waktu

Dalam Diktum ke-20, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk gaji PPPK Paruh Waktu berasal dari alokasi belanja pegawai yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembayaran gaji tidak bergantung pada kebijakan instansi masing-masing, melainkan telah dialokasikan dalam anggaran resmi pemerintah.

gaji & fasilitas pppk paruh waktu: solusi baru bagi honorer, cek syaratnya pengakatanya!                            rel,bacakoran.co – pemerintah resmi menetapkan kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi calon aparatur sipil negara (casn) 2024.
kebijakan ini tertuang dalam keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb), rini widyantini, pada 13 januari 2025.
pppk paruh waktu hadir sebagai upaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (phk) akibat penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. selain gaji, pegawai dalam kategori ini juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan sesuai aturan asn.
lantas, berapa besaran gaji yang diterima dan apa saja fasilitas yang didapat oleh pppk paruh waktu?
baca juga:4 bulan di empat lawang, lamarta surbakti resmi gantikan reza meidiansyah jabat kalapas kelas iib empat lawang
besaran gaji pppk paruh waktu
berdasarkan diktum ke-19 dalam keputusan tersebut, gaji pppk paruh waktu ditetapkan dengan dua ketentuan utama:
1. tidak boleh lebih rendah dari upah yang diterima sebelumnya sebagai pegawai non-asn.
2. tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
dengan aturan ini, pemerintah memastikan bahwa penghasilan pppk paruh waktu tetap layak dan tidak mengalami penurunan dibandingkan pekerjaan sebelumnya.
baca juga:oli mesin cepat hitam setelah diganti? ini 4 penyebab dan cara mengatasinya!
sumber pendanaan gaji pppk paruh waktu
dalam diktum ke-20, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk gaji pppk paruh waktu berasal dari alokasi belanja pegawai yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
dengan demikian, pembayaran gaji tidak bergantung pada kebijakan instansi masing-masing, melainkan telah dialokasikan dalam anggaran resmi pemerintah.
fasilitas tambahan pppk paruh waktu
selain gaji bulanan, pppk paruh waktu juga berhak mendapatkan berbagai fasilitas tambahan sebagaimana tercantum dalam diktum ke-21. beberapa di antaranya meliputi:
tunjangan yang diberikan oleh instansi masing-masing sesuai kebijakan yang berlaku.
honor tambahan, terutama jika terlibat dalam kegiatan tertentu seperti rapat atau tugas khusus lainnya.
menurut plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, honor tambahan bisa diperoleh pppk paruh waktu jika mereka ikut serta dalam kegiatan tertentu.
“jadi pppk paruh waktu akan mendapatkan penghasilan, dan fasilitas misalnya dia ikut rapat dan mendapatkan honor, itu memungkinkan,” jelas aba dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-asn 2024, selasa (14/1/2025).
baca juga:irt laporkan oknum cv bintang, gegara dobrak paksa pintu rumah
syarat pengangkatan pppk paruh waktu
tidak semua tenaga honorer bisa langsung diangkat menjadi pppk paruh waktu. ada empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:
1. terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) sebagai pegawai non-asn.
2. mengikuti seleksi pppk tahap i atau tidak lulus seleksi cpns 2024.
3. tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan.
4. pengangkatan bersifat sementara dalam masa transisi penataan non-asn.
selain itu, tenaga honorer yang memenuhi syarat juga wajib memiliki ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, memiliki masa kerja minimal dua tahun, serta telah terdata dalam seleksi asn 2024.
baca juga:fokus penataan pemerintahan, pengelolaan anggaran daerah
mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu
pengangkatan dan pemberhentian pppk paruh waktu akan bergantung pada masa perjanjian kerja yang ditetapkan setiap satu tahun. adapun mekanisme pengangkatannya adalah sebagai berikut:
1. instansi mengusulkan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan nomor induk pppk paruh waktu ke bkn.
2. masa perjanjian kerja berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi pppk penuh waktu.
3. pengangkatan penuh waktu didasarkan pada kinerja dengan minimal predikat “baik” serta ketersediaan anggaran di instansi terkait.
aba subagja menegaskan bahwa setelah diangkat menjadi pppk paruh waktu, pegawai akan mendapatkan nomor identitas asn, sehingga tidak perlu mengikuti seleksi tambahan untuk menjadi pppk penuh waktu.
“kebijakan pppk paruh waktu ini hanya bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-asn,” ujarnya.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah, sambil menyesuaikan kebutuhan asn di berbagai instansi.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 12 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan