Efisiensi Anggaran Dipertanyakan! Pengangkatan Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Picu Kontroversi

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 13 Feb 2025 - 08:00

Doc/Foto/Ist--

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang menegaskan bahwa pengangkatan stafsus di kementeriannya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam perpres tersebut, Pasal 69 menyebutkan bahwa setiap kementerian dapat memiliki maksimal lima stafsus yang diangkat oleh menteri setelah mendapat persetujuan presiden.

"Pengangkatan staf khusus dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk membantu tugas Kemenhan yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ujar Brigjen Frega.

Di sisi lain, BKN menjelaskan bahwa larangan pengangkatan stafsus di daerah bertujuan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas, seperti pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami mengimbau agar daerah tidak mengangkat tenaga ahli atau staf khusus karena keterbatasan anggaran. Lebih baik anggaran itu difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan honorer," kata Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh.

ANALISIS,Pengangkatan Stafsus: Kebutuhan atau Pemborosan?

Pengamat politik Djayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai bahwa pengangkatan stafsus sebenarnya tidak melanggar aturan.

Namun, dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, langkah ini dianggap tidak konsisten.

"Jika ruang fiskal APBN memang terbatas, mengapa pemerintah justru menambah banyak kementerian, wakil menteri, dan staf khusus? Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan," ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

"Kalau kepala daerah dilarang mengangkat stafsus karena alasan penghematan, maka kementerian juga seharusnya menerapkan kebijakan yang sama. Efisiensi harus berlaku tanpa pandang bulu," tegasnya.

KESIMPULAN: Transparansi dan Konsistensi Jadi Kunci

Pengangkatan stafsus di Kemenhan, termasuk Deddy Corbuzier, menjadi sorotan publik karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo.

efisiensi anggaran dipertanyakan! pengangkatan deddy corbuzier jadi stafsus menhan picu kontroversi                            rel,bacakoran.co – pengangkatan pesohor deddy corbuzier sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan) sjafrie sjamsoeddin menuai pro dan kontra di masyarakat.
publik mempertanyakan mengapa pemerintah masih mengangkat stafsus di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkan presiden prabowo subianto.
kritik semakin tajam ketika diketahui bahwa sebelumnya badan kepegawaian negara (bkn) melarang kepala daerah untuk mengangkat stafsus dengan alasan mencegah pemborosan anggaran.
namun, kebijakan ini tampaknya tidak berlaku bagi kementerian, termasuk kementerian pertahanan (kemhan).
baca juga:mtq xviii empat lawang resmi dibuka! ustadz zacky mirza hadir, antusiasme masyarakat membludak
kebijakan kontradiktif:presiden minta efisiensi, tapi kementerian tambah pengeluaran?
presiden prabowo subianto sebelumnya menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk memangkas anggaran sebesar rp 306,69 triliun.
instruksi ini berdampak pada pemangkasan sejumlah program di berbagai kementerian, bahkan memengaruhi fasilitas bagi aparatur sipil negara (asn).
namun, di tengah kebijakan efisiensi tersebut, menhan justru mengangkat enam stafsus dan asisten khusus, termasuk deddy corbuzier yang ditunjuk sebagai stafsus bidang komunikasi sosial dan publik.
pengangkatan ini dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah. menurut peraturan presiden (perpres) nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil, stafsus setingkat eselon ib memiliki gaji pokok berkisar rp 3,8 juta hingga rp 6,3 juta.
selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja di lingkungan kemhan yang bisa mencapai rp 20 juta hingga rp 29 juta per bulan.
"ini keputusan yang menimbulkan tanda tanya besar. kenapa kementerian boleh mengangkat stafsus, sementara kepala daerah dilarang? bukankah prinsip efisiensi anggaran harus berlaku untuk semua?" kata gulfino guevarrato, peneliti dari sekretariat nasional forum indonesia untuk transparansi anggaran (seknas fitra).
baca juga:pemerintah mudahkan izin belajar dan pencantuman gelar bagi asn guru, dosen, dan tendik
alasan pemerintah:pengangkatan stafsus di kemenhan dianggap penting
menanggapi kritik tersebut, kepala biro informasi pertahanan (karo infohan) kemenhan brigjen frega wenas inkiriwang menegaskan bahwa pengangkatan stafsus di kementeriannya sudah sesuai dengan perpres nomor 140 tahun 2024 tentang organisasi kementerian negara.
dalam perpres tersebut, pasal 69 menyebutkan bahwa setiap kementerian dapat memiliki maksimal lima stafsus yang diangkat oleh menteri setelah mendapat persetujuan presiden.
"pengangkatan staf khusus dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk membantu tugas kemenhan yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ujar brigjen frega.
di sisi lain, bkn menjelaskan bahwa larangan pengangkatan stafsus di daerah bertujuan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas, seperti pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
"kami mengimbau agar daerah tidak mengangkat tenaga ahli atau staf khusus karena keterbatasan anggaran. lebih baik anggaran itu difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan honorer," kata kepala bkn zudan arif fakhrulloh.
baca juga:pemerintah pangkas anggaran rp 184,9 miliar, menpan-rb jamin pelayanan publik tetap optimal
analisis,pengangkatan stafsus: kebutuhan atau pemborosan?
pengamat politik djayadi hanan dari lembaga survei indonesia (lsi) menilai bahwa pengangkatan stafsus sebenarnya tidak melanggar aturan.
namun, dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, langkah ini dianggap tidak konsisten.
"jika ruang fiskal apbn memang terbatas, mengapa pemerintah justru menambah banyak kementerian, wakil menteri, dan staf khusus? ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan," ujarnya.
sementara itu, dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sam ratulangi, ferry daud liando, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
"kalau kepala daerah dilarang mengangkat stafsus karena alasan penghematan, maka kementerian juga seharusnya menerapkan kebijakan yang sama. efisiensi harus berlaku tanpa pandang bulu," tegasnya.
baca juga:ri-turki targetkan nilai perdagangan rp163 triliun per tahun
kesimpulan: transparansi dan konsistensi jadi kunci
pengangkatan stafsus di kemenhan, termasuk deddy corbuzier, menjadi sorotan publik karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan presiden prabowo.
sementara kepala daerah dilarang mengangkat stafsus, kementerian masih diperbolehkan, yang menimbulkan pertanyaan soal konsistensi kebijakan.
di tengah kritik dan kontroversi ini, transparansi mengenai tugas, tanggung jawab, serta manfaat dari pengangkatan stafsus di kemhan menjadi hal yang krusial.
apakah pengangkatan ini benar-benar diperlukan, atau justru menjadi beban anggaran yang tidak perlu? jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini dijalankan dan diawasi ke depannya.***