Efisiensi Anggaran Kemendes PDTT, Gaji Tenaga Pendamping Desa Hanya untuk 10 Bulan?

Rel, Jakarta – Tenaga pendamping desa menghadapi kabar buruk. 

Pemangkasan anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp722 miliar berpotensi membuat honor mereka hanya cair selama 10 bulan pada tahun 2025. 

Meski demikian, Menteri Desa Yandri Susanto memastikan pemerintah akan berjuang agar honor tetap aman selama 12 bulan penuh.

Yandri menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Kemendes PDTT menerima anggaran sebesar Rp2,19 triliun, yang terbagi menjadi dua program utama: dukungan manajemen sebesar Rp588 miliar dan program pembangunan daerah tertinggal sebesar Rp1,6 triliun. Namun, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, anggaran ini dipangkas sebesar 32,97% atau setara Rp722 miliar.

"Dampak dari efisiensi anggaran ini adalah gaji pendamping desa hanya bisa dicairkan untuk 10 bulan. Namun, insya Allah, 12 bulan tetap akan kami perjuangkan," ujar Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

BACA JUGA:Tambahan Anggaran Rp 763 Miliar! Gaji & Tunjangan Guru Dipastikan Aman

BACA JUGA:Vivo V50 Meluncur Bulan Ini, Hadir dengan Garansi Tambahan 1 Tahun dan Fitur Premium

Pendamping Desa Tidak Perlu Khawatir

Untuk mengatasi kekurangan anggaran gaji tiga bulan, Kemendes PDTT akan mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Yandri optimistis bahwa upaya ini akan berhasil.

“Insya Allah, kami akan mengusulkan tambahan anggaran. Jadi, pendamping desa tidak perlu galau. Meskipun saat ini honor hanya aman untuk 10 bulan, kami akan berjuang agar tetap bisa 12 bulan,” tegasnya.

Adapun dari total anggaran yang tersisa setelah pemotongan, honor pendamping desa dialokasikan sebesar Rp931 miliar. Pos anggaran yang tidak terkena efisiensi adalah gaji pegawai sebesar Rp251 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp18 miliar dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY).

Pemotongan Anggaran dan Dampaknya

Pemangkasan anggaran honor sebesar Rp554 miliar membuat banyak pihak khawatir. Namun, Yandri memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan pendamping desa.

“Kami sampaikan dalam forum terbuka ini, pendamping desa tidak perlu cemas, insya Allah semuanya akan terselesaikan,” ungkap Yandri.