Anggaran Dipangkas, Sri Mulyani Jamin Honorer Tak Di-PHK, Beasiswa & Tukin Dosen Tetap Lancar!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 15 Feb 2025 - 08:00

Mentri keuangan Sri Mulyani -Doc/Foto.Ist-

Beasiswa dan Tunjangan Kinerja Dosen Tetap Aman

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap aman. Sebanyak Rp 14,69 triliun telah disiapkan untuk 1.040.192 mahasiswa dan tidak akan terkena pemangkasan.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujar Sri Mulyani.

Hal yang sama berlaku untuk program beasiswa lainnya, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (Kemendiktisaintek), dan Beasiswa Indonesia Bangkit (Kementerian Agama).

Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mempengaruhi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026 pada Juni atau Juli," tegasnya.

Mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan pendataan untuk menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemberian tukin kepada dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), serta dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendiktisaintek.

"Dosen yang berada di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama dengan dosen di PTN Satker serta dosen PNS di lingkungan LLDIKTI akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi," ungkap Sri Mulyani.

Saat ini, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, terdapat 97.734 dosen dari berbagai kategori, termasuk dosen di Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), yang dipastikan tetap menerima tukin sesuai standar yang telah ditetapkan.

Fokus Efisiensi pada Perjalanan Dinas dan Seremonial

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada pengurangan belanja yang bersifat non-esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan acara seremonial lainnya.

"Karena kriteria efisiensi kementerian dan lembaga yang kita lakukan menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan, maka perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belanja tersebut," jelasnya.

anggaran dipangkas, sri mulyani jamin honorer tak di-phk, beasiswa & tukin dosen tetap lancar!                            rel,bacakoran.co – menteri keuangan sri mulyani indrawati menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (phk) bagi tenaga honorer di kementerian dan lembaga (k/l) meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada tenaga honorer.
"terkait berita mengenai phk honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada phk tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer," ujar sri mulyani dalam konferensi pers di komisi iii dpr ri, jakarta pusat, jumat (14/2/2025).
baca juga:harvey moeis divonis 20 tahun, icw: hukuman berat, tapi kerugian triliunan tak terbayar!
lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait efisiensi anggaran k/l agar tidak mempengaruhi pembayaran gaji tenaga honorer.
 "untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," tutur sri mulyani.
baca juga:dompet dhuafa turunkan tim dmc bantu penyintas banjir di sulsel
efisiensi anggaran dan kekhawatiran phk honorer
sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat memicu phk bagi tenaga honorer, terutama mereka yang bekerja melalui vendor dan tidak terdaftar di badan kepegawaian negara (bkn).
ketua komisi ii dpr rifqinizamy karsayuda mengungkapkan bahwa banyak kementerian dan lembaga yang merasa terbebani akibat pemangkasan anggaran.
"saya tahu dan mendapat masukan dari beberapa lembaga, ada yang mengatakan bahwa jika efisiensi dilakukan, mereka hanya bisa membayar gaji driver, office boy, dan staf lainnya untuk sisa empat bulan ke depan," ujar rifqi dalam rapat kerja di dpr ri, rabu (12/2/2025).
menanggapi kekhawatiran ini, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan-rb) rini widyantini menyebut bahwa kebijakan terkait tenaga kerja tetap berada dalam kewenangan masing-masing instansi.
"itu tergantung instansinya. saya tidak dapat melakukan intervensi karena kemenpan-rb hanya mengeluarkan kebijakan nasionalnya," ujar rini.
baca juga:4 rekomendasi hotel dekat pantai di lampung untuk liburan nyaman
beasiswa dan tunjangan kinerja dosen tetap aman
di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sri mulyani memastikan bahwa anggaran beasiswa kartu indonesia pintar (kip) tetap aman. sebanyak rp 14,69 triliun telah disiapkan untuk 1.040.192 mahasiswa dan tidak akan terkena pemangkasan.
"anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa kip dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujar sri mulyani.
hal yang sama berlaku untuk program beasiswa lainnya, seperti lembaga pengelola dana pendidikan (lpdp), beasiswa pendidikan indonesia (kemendiktisaintek), dan beasiswa indonesia bangkit (kementerian agama).
selain itu, sri mulyani juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mempengaruhi kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) di perguruan tinggi negeri (ptn).
baca juga:rincian biaya haji 2025 resmi ditetapkan, berikut detailnya per embarkasi
 "langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai ukt yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026 pada juni atau juli," tegasnya.
mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen, sri mulyani menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan pendataan untuk menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pemberian tukin kepada dosen di perguruan tinggi negeri satuan kerja (ptn-satker), ptn badan layanan umum (blu), serta dosen aparatur sipil negara (asn) di kemendiktisaintek.
 "dosen yang berada di ptn blu yang belum menerapkan remunerasi bersama dengan dosen di ptn satker serta dosen pns di lingkungan lldikti akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi," ungkap sri mulyani.
saat ini, berdasarkan catatan kementerian keuangan, terdapat 97.734 dosen dari berbagai kategori, termasuk dosen di perguruan tinggi badan hukum (ptn-bh), yang dipastikan tetap menerima tukin sesuai standar yang telah ditetapkan.
baca juga:samsung galaxy a56 segera rilis: cek spesifikasi, tanggal peluncuran, dan harga!
fokus efisiensi pada perjalanan dinas dan seremonial
sri mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada pengurangan belanja yang bersifat non-esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis kantor (atk), dan acara seremonial lainnya.
"karena kriteria efisiensi kementerian dan lembaga yang kita lakukan menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, atk, peringatan, dan perayaan, maka perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belanja tersebut," jelasnya.
dengan kebijakan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengganggu layanan publik, kesejahteraan tenaga honorer, serta keberlanjutan program pendidikan dan penelitian di indonesia.
baca juga:anggota dpr: perekrutan pppk jadi beban berat bagi negara
kesimpulan
1. tidak ada phk tenaga honorer di kementerian dan lembaga meskipun ada efisiensi anggaran.
2. pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada tenaga honorer.
3. beasiswa kip dan program beasiswa lainnya tetap berjalan, dengan total anggaran rp 14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa.
4. ukt ptn tidak boleh naik meskipun ada efisiensi anggaran.
5. tunjangan kinerja dosen tetap diberikan, dan perhitungannya sedang disiapkan dalam bentuk perpres.
6. efisiensi anggaran difokuskan pada perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial, bukan pada gaji tenaga honorer atau beasiswa pendidikan.
dengan kepastian ini, pemerintah berharap kekhawatiran masyarakat terkait phk honorer dan pemotongan beasiswa dapat diminimalisir, serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.***