Resmi! Kemendagri Pastikan Honorer R2/R3 Masih Bisa Digaji, Begini Penjelasannya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 18 Feb 2025 - 06:30

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia secara lebih komprehensif.***

resmi! kemendagri pastikan honorer r2/r3 masih bisa digaji, begini penjelasannya                            rel,bacakoran.co – kementerian dalam negeri (kemendagri) telah menerbitkan surat terbaru terkait pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
keputusan ini membawa angin segar bagi tenaga honorer yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (phk).
baca juga:wolves nyaris permalukan liverpool di anfield
surat kemendagri dan implikasinya
surat kemendagri bernomor 900.1.1/664/keuda, yang ditandatangani oleh plt. direktur jenderal bina keuangan daerah horas panjaitan pada 14 februari 2025, ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di indonesia.
surat ini menegaskan beberapa hal penting terkait status kepegawaian honorer dan penganggaran gaji pppk paruh waktu.
dalam surat tersebut, kemendagri memberikan petunjuk teknis mengenai penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu, seiring dengan implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn).
uu tersebut mengamanatkan bahwa seluruh tenaga non-asn harus ditata ulang paling lambat desember 2024.
"sejak uu asn 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn," tegas horas.
baca juga:kumpulkan seluruh bupati-wabup dan wako-wawako terpilih se-sumsel
empat pokok arahan kemendagri
dalam surat tersebut, kemendagri menyampaikan empat poin utama terkait dengan pengelolaan tenaga non-asn dan pppk paruh waktu:
1. pegawai non-asn yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap bekerja dan berhak menerima gaji sesuai besaran sebelumnya. anggaran gaji ini dimasukkan dalam pos belanja jasa.
2. gaji pppk paruh waktu setelah pengangkatan harus sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah.
3. pemda tidak diperbolehkan mengalokasikan anggaran bagi pegawai non-asn yang diangkat tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam surat menpan-rb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tertanggal 12 desember 2024.
4. non-asn yang tidak terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn), tetapi masih dalam proses seleksi, dapat tetap menerima gaji, sesuai arahan dari menpan-rb.
baca juga:serapan gabah lampaui 100% target harian, firliana: pemerintah tak perlu khawatir darurat pangan
respon positif dari tenaga honorer
surat ini mendapat sambutan positif dari komunitas tenaga honorer, terutama dari kalangan honorer kategori 2 (k2).
menurut adiba, anggota aliansi honorer nasional (ahn), surat kemendagri ini menjadi solusi bagi honorer r2 dan r3 yang sudah dirumahkan.
dengan adanya regulasi ini, gaji mereka tetap akan dianggarkan, memberikan kepastian bagi ribuan honorer yang sebelumnya terancam kehilangan penghasilan.
"surat kemendagri ini bisa menjadi dasar untuk menyelamatkan honorer r2/r3 yang sudah di-phk. sebab, nantinya mereka akan dialihkan ke pppk paruh waktu," ujarnya.
adiba juga mengimbau agar instansi pemerintah tidak memberhentikan tenaga honorer dengan alasan efisiensi anggaran.
pasalnya, kebijakan efisiensi yang ditekankan oleh presiden prabowo subianto lebih difokuskan pada penghematan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, bukan pada pemutusan kerja tenaga honorer.
baca juga:pppk paruh waktu resmi berlaku 2025: solusi baru bagi tenaga honorer non-asn
kesimpulan
dengan terbitnya surat terbaru dari kemendagri ini, tenaga honorer yang sebelumnya terkena phk kini memiliki harapan baru.
kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi mereka yang masih dalam proses seleksi pppk, serta memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak gaji hingga statusnya resmi ditetapkan.
pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti surat ini agar tidak terjadi pemutusan kerja tenaga honorer secara massal tanpa kepastian.
ke depan, implementasi kebijakan ini akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di indonesia secara lebih komprehensif.***