Langkah Berani Dedi Mulyadi: Pecat Kepala SMAN 6 Depok di Hari Pertama Jadi Gubernur!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 20 Feb 2025 - 17:00

Langkah Berani Dedi Mulyadi: Pecat Kepala SMAN 6 Depok di Hari Pertama Jadi Gubernur!--

Ia menegaskan, daripada menghabiskan dana besar untuk perjalanan ke Yogyakarta atau Bali, siswa lebih baik memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.

Dedi: “Piknik Itu Urusan Keluarga, Bukan Sekolah”

Dedi dengan tegas menyatakan bahwa piknik sebaiknya menjadi urusan keluarga, bukan program sekolah. Ia berharap kebijakan ini dapat mengurangi beban finansial pada orang tua siswa.

"Kegiatan seperti itu tidak perlu dilembagakan secara formal oleh sekolah. Gunakan uangnya untuk kebutuhan lain yang lebih penting," kata Dedi.

Langkah awal Dedi Mulyadi ini menjadi sinyal kuat akan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Ia berharap kebijakan ini dapat menciptakan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.

langkah berani dedi mulyadi: pecat kepala sman 6 depok di hari pertama jadi gubernur!                            rel, jakarta – langkah tegas langsung diambil oleh gubernur jawa barat (jabar), dedi mulyadi, pada hari pertama masa jabatannya usai dilantik presiden prabowo di istana kepresidenan ri, kamis (20/2/2025). 
dedi memutuskan untuk menonaktifkan kepala sma negeri 6 depok karena melanggar aturan gubernur terkait larangan kegiatan karyawisata (study tour) ke luar provinsi.
"saya langsung kerja, hari ini juga langsung ambil keputusan. kepala sma negeri 6 depok dinonaktifkan karena melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi," ujar dedi kepada awak media.
komitmen perbaikan pendidikan di jawa barat
tidak hanya soal study tour, dedi juga mengungkapkan fokus utamanya untuk membenahi berbagai persoalan dalam dunia pendidikan di jawa barat. salah satu yang menjadi sorotannya adalah praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah.
"ini bagian dari langkah saya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di jawa barat. saya sudah memerintahkan inspektur untuk memeriksa adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan di sekolah tersebut," tegasnya.
baca juga:menteri panrb setujui work from anywhere untuk pns jelang lebaran 2025
baca juga:catat! bocoran seleksi cpns 2025: jabatan untuk pelamar usia 40 tahun dan persyaratannya
dedi menyebutkan bahwa isu pungli, biaya study tour, hingga pelaksanaan program indonesia pintar (pip) sering kali menjadi keluhan masyarakat yang harus segera ditangani. menurutnya, pendidikan di jawa barat harus lebih memprioritaskan pembelajaran berbasis lingkungan daripada kegiatan yang membebani siswa.
kebijakan larangan study tour
kebijakan larangan study tour sudah menjadi wacana dedi bahkan sebelum dilantik. 
ia menyoroti kegiatan study tour di sman 6 depok yang membebankan biaya hingga rp 3,5 juta hingga rp 5,5 juta per siswa. 
menurutnya, kegiatan seperti ini lebih menyerupai piknik daripada program pendidikan.
"banyak hal yang bisa dijadikan bahan pembelajaran di lingkungan sendiri. misalnya, masalah sampah di depok bisa menjadi proyek studi bagi siswa jurusan ipa menggunakan metode bakteri pengurai sampah," ungkap dedi.
ia menegaskan, daripada menghabiskan dana besar untuk perjalanan ke yogyakarta atau bali, siswa lebih baik memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.
dedi: “piknik itu urusan keluarga, bukan sekolah”
baca juga:beasiswa lpdp-australia awards 2025 dibuka, peluang emas studi magister di australia!
baca juga:lapas pagaralam adakan razia, bentuk dukungan 13 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan
dedi dengan tegas menyatakan bahwa piknik sebaiknya menjadi urusan keluarga, bukan program sekolah. ia berharap kebijakan ini dapat mengurangi beban finansial pada orang tua siswa.
"kegiatan seperti itu tidak perlu dilembagakan secara formal oleh sekolah. gunakan uangnya untuk kebutuhan lain yang lebih penting," kata dedi.
langkah awal dedi mulyadi ini menjadi sinyal kuat akan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di jawa barat. ia berharap kebijakan ini dapat menciptakan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.