Sumsel Deklarasikan Netralitas ASN

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Kamis , 08 Feb 2024 - 01:42

HADIRI: Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024, yang diselenggarakan secara langsung di The Stones Hotel Bali pada Selasa (06/2/2024). Foto: dok/is--

REL, Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni telah mengambil langkah konkret dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024.

Rakor tersebut, yang mengusung tema "Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia", diselenggarakan secara langsung di The Stones Hotel Bali pada Selasa (06/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah turut hadir, dengan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas membuka acara secara virtual.

Dalam paparannya, Menteri Azwar menyampaikan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk mencapai visi Indonesia sebagai salah satu dari 4 besar ekonomi dunia.

Menekankan peran ASN yang netral dalam Pemilu 2024, Azwar menegaskan pentingnya profesionalisme, kebebasan dari kepentingan politik, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, juga menyampaikan pentingnya SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta inovasi baru berupa Integrated Mutasi (I-Mut) untuk mendukung digitalisasi layanan Manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah.

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menegaskan komitmen Provinsi Sumsel dalam mewujudkan netralitas ASN dengan melakukan Deklarasi Netralitas ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak, yang diikuti oleh 180.751 orang ASN.

Fatoni menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan sukses. Provinsi Sumsel berambisi menjadi percontohan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Damai di seluruh Indonesia.

Deklarasi tersebut menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga netralitas ASN dan mendorong suksesnya proses demokrasi di Indonesia.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BKN, diharapkan Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik dengan birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang optimal. (*)

sumsel deklarasikan netralitas asn                            rel, palembang - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan agus fatoni telah mengambil langkah konkret dalam mewujudkan netralitas aparatur sipil negara (asn) dengan menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan pengendalian badan kepegawaian negara (bkn) tahun 2024. 
rakor tersebut, yang mengusung tema "mewujudkan netralitas aparatur sipil negara dalam bingkai meritokrasi menuju birokrasi berkelas dunia", diselenggarakan secara langsung di the stones hotel bali pada selasa (06/2/2024).
pada kesempatan tersebut, pemerintah pusat dan daerah turut hadir, dengan menteri pan-rb abdullah azwar anas membuka acara secara virtual. 
dalam paparannya, menteri azwar menyampaikan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk mencapai visi indonesia sebagai salah satu dari 4 besar ekonomi dunia.
baca juga:rektor unsri larang deklarasi forum dosen kritik jokowi
baca juga:claudio ranieri akui kegagalan rencana bermain timnya
menekankan peran asn yang netral dalam pemilu 2024, azwar menegaskan pentingnya profesionalisme, kebebasan dari kepentingan politik, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keberimbangan. 
plt. kepala bkn, haryomo dwi putranto, juga menyampaikan pentingnya skb tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta inovasi baru berupa integrated mutasi (i-mut) untuk mendukung digitalisasi layanan manajemen asn di seluruh instansi pemerintah.
pj gubernur sumsel, agus fatoni, menegaskan komitmen provinsi sumsel dalam mewujudkan netralitas asn dengan melakukan deklarasi netralitas asn pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara serentak, yang diikuti oleh 180.751 orang asn. 
fatoni menekankan pentingnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pemilu dan pilkada tahun 2024 dapat berjalan sukses. provinsi sumsel berambisi menjadi percontohan pelaksanaan pemilu dan pilkada damai di seluruh indonesia.
deklarasi tersebut menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga netralitas asn dan mendorong suksesnya proses demokrasi di indonesia. 
dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan bkn, diharapkan indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik dengan birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang optimal. (*)

Tag

Share