Kabar Baik dari Mendagri: Honorer Non Database BKN Tetap Terima Gaji Meski Tak Lulus PPPK 2024

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 24 Feb 2025 - 14:00

Kabar Baik dari Mendagri: Honorer Non Database BKN Tetap Terima Gaji Meski Tak Lulus PPPK 2024-ist/net-

Honorer dengan Masa Kerja Minimal Dua Tahun Berturut-Turut Pegawai honorer yang tidak terdaftar di database BKN tetapi telah aktif bekerja di instansi pemerintah secara konsisten selama dua tahun terakhir.

Honorer Guru Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Guru Sekolah Swasta dengan Rekomendasi Instansi Guru dari sekolah swasta yang mendapatkan rekomendasi dari instansi tempat mereka bekerja.

Melalui mekanisme ini, honorer yang tidak memenuhi persyaratan penuh waktu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan status PPPK paruh waktu, yang tentunya membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kepastian kerja.

Harapan ke Depan

Komitmen KemenPAN RB dan BKN dalam penataan tenaga honorer hingga tahun 2025 menjadi harapan besar bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Dengan diberikannya kepastian penggajian meskipun tidak lulus PPPK 2024 secara penuh, diharapkan sistem kepegawaian dapat lebih inklusif dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja non ASN.

Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek penggajian, tetapi juga membuka peluang bagi para honorer untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga ke depannya mereka dapat mengakses status kepegawaian penuh melalui seleksi PPPK yang akan datang.

kabar baik dari mendagri: honorer non database bkn tetap terima gaji meski tak lulus pppk 2024                            rel, jakarta - menteri dalam negeri, tito karnavian, menyampaikan kabar gembira bagi tenaga honorer non database bkn yang mengikuti seleksi pppk 2024. 
meski dinyatakan tidak lulus seleksi pppk 2024, para honorer tersebut tetap mendapatkan penggajian sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing. kepastian ini termaktub dalam surat edaran mendagri nomor: 900.1.1/664/keuda tertanggal 14 februari 2025.
kepastian penggajian bagi honorer non database bkn
surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pegawai non asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non asn di badan kepegawaian negara (bkn), namun masih mengikuti proses seleksi pppk 2024, akan tetap mendapatkan alokasi dan pembayaran gaji.
hal ini menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga kesejahteraan tenaga honorer, meski status kepegawaiannya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nip pppk secara penuh.
penggajian honorer dilakukan pada awal bulan dan diatur oleh kebijakan masing-masing instansi. kabar ini memberikan kepastian bahwa meskipun mereka tidak lulus seleksi pppk secara keseluruhan, para honorer non database bkn tidak akan kehilangan hak atas gaji yang telah menjadi bagian dari sistem penganggaran kepegawaian.
baca juga:sumut sepekan: sopir taksi online dimassa hingga waria curi motor
baca juga:begal di bandung barat pakai pistol mainan, ditangkap warga
prioritas dan seleksi pppk 2024
sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar di bkn menjadi prioritas utama dalam pengangkatan pppk tahun 2024. honorer yang mengikuti seleksi pppk tahap 1 maupun 2 dengan data maksimal per 31 desember 2022 memiliki peluang besar untuk mendapatkan nip pppk.
namun, untuk honorer yang mengikuti seleksi pppk 2024 tetapi tidak terdaftar dalam database bkn, mereka diberikan kesempatan untuk diangkat sebagai pppk dengan status paruh waktu.
kebijakan ini dicanangkan sebagai bagian dari upaya kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) serta bkn untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer hingga tahun 2025. melalui penataan ini, diharapkan kesejahteraan pegawai honorer semakin terjamin dan proses kepegawaian menjadi lebih transparan.
kategori honorer yang dapat melamar formasi pppk paruh waktu
selain bagi honorer non database bkn yang telah aktif bekerja, terdapat beberapa kategori honorer yang dapat melamar formasi di seleksi pppk tahap 2, antara lain:
honorer dengan masa kerja minimal dua tahun berturut-turut pegawai honorer yang tidak terdaftar di database bkn tetapi telah aktif bekerja di instansi pemerintah secara konsisten selama dua tahun terakhir.
honorer guru lulusan pendidikan profesi guru (ppg) guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan ppg di kementerian pendidikan dasar dan menengah.
baca juga:polda lampung perketat penindakan terhadap kriminalitas dan peredaran narkoba
baca juga:anak yang bunuh ibu di semarang ditangkap, polisi dalami motif 
guru sekolah swasta dengan rekomendasi instansi guru dari sekolah swasta yang mendapatkan rekomendasi dari instansi tempat mereka bekerja.
melalui mekanisme ini, honorer yang tidak memenuhi persyaratan penuh waktu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan status pppk paruh waktu, yang tentunya membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kepastian kerja.
harapan ke depan
komitmen kemenpan rb dan bkn dalam penataan tenaga honorer hingga tahun 2025 menjadi harapan besar bagi ribuan tenaga honorer di seluruh indonesia. dengan diberikannya kepastian penggajian meskipun tidak lulus pppk 2024 secara penuh, diharapkan sistem kepegawaian dapat lebih inklusif dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja non asn.
kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek penggajian, tetapi juga membuka peluang bagi para honorer untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga ke depannya mereka dapat mengakses status kepegawaian penuh melalui seleksi pppk yang akan datang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan