Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 25 Feb 2025 - 10:00

Doc/Foto/Ist--

PAD Rp0-5 miliar: Rp125 juta – 3% dari total PAD

PAD Rp5-10 miliar: Rp150 juta – 2% dari total PAD

PAD Rp10-20 miliar: Rp200 juta – 1,5% dari total PAD

PAD Rp20-50 miliar: Rp300 juta – 0,8% dari total PAD

PAD Rp50-150 miliar: Rp400 juta – 0,4% dari total PAD

PAD di atas Rp150 miliar: Rp600 juta – 0,15% dari total PAD

Dengan adanya tunjangan dan biaya operasional ini, kepala daerah memiliki dukungan finansial dalam menjalankan tugasnya.

Besaran biaya operasional ini dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada besarnya PAD yang diperoleh.***

segini besaran gaji dan tunjangan kepala daerah!                            rel,bacakoran.co – setiap kepala daerah di indonesia menerima gaji dan tunjangan yang telah diatur oleh pemerintah.
selain gaji pokok, kepala daerah juga mendapatkan tunjangan jabatan serta biaya operasional yang besarannya bergantung pada pendapatan asli daerah (pad). berikut rincian lengkapnya.
baca juga:wisata tersembunyi di boyolali: minum kopi mawar hingga adopsi anggrek di lereng merapi!
gaji pokok kepala daerah dan wakilnya
berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 2000 pasal 1, gaji pokok kepala daerah dan wakilnya ditetapkan sebagai berikut:
1. gaji kepala daerah provinsi
gubernur: rp3 juta per bulan
wakil gubernur: rp2,4 juta per bulan
tunjangan jabatan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam keputusan presiden nomor 68 tahun 2001:
tunjangan gubernur: rp5,4 juta
tunjangan wakil gubernur: rp4,32 juta
2. gaji kepala daerah kabupaten/kota
bupati/wali kota: rp2,1 juta per bulan
wakil bupati/wakil wali kota: rp1,8 juta per bulan
tunjangan jabatan bupati/wali kota dan wakilnya:
tunjangan bupati/wali kota: rp3,78 juta
tunjangan wakil bupati/wakil wali kota: rp3,24 juta
baca juga:kabar baik dari mendagri: honorer non database bkn tetap terima gaji meski tak lulus pppk 2024
biaya operasional kepala daerah
selain gaji dan tunjangan, kepala daerah mendapatkan biaya operasional yang diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 109 tahun 2020.
besaran biaya ini bergantung pada pendapatan asli daerah (pad), dengan rincian sebagai berikut:
biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur
pad rp0-15 miliar: rp150 juta – 1,75% dari total pad
pad rp15-50 miliar: rp262,5 juta – 1% dari total pad
pad rp50-100 miliar: rp500 juta – 0,75% dari total pad
pad rp100-250 miliar: rp750 juta – 0,40% dari total pad
pad rp250-500 miliar: rp1 miliar – 0,25% dari total pad
pad di atas rp500 miliar: paling rendah rp1,25 miliar dan paling tinggi 0,15% dari total pad
biaya penunjang operasional bupati/wali kota dan wakilnya
pad rp0-5 miliar: rp125 juta – 3% dari total pad
pad rp5-10 miliar: rp150 juta – 2% dari total pad
pad rp10-20 miliar: rp200 juta – 1,5% dari total pad
pad rp20-50 miliar: rp300 juta – 0,8% dari total pad
pad rp50-150 miliar: rp400 juta – 0,4% dari total pad
pad di atas rp150 miliar: rp600 juta – 0,15% dari total pad
baca juga:5 sekolah kedinasan yang membolehkan mata minus, kuliah gratis, dan lulus jadi cpns
dengan adanya tunjangan dan biaya operasional ini, kepala daerah memiliki dukungan finansial dalam menjalankan tugasnya.
besaran biaya operasional ini dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada besarnya pad yang diperoleh.***