Mahkamah Konstitusi Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah, Ini Daftarnya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 26 Feb 2025 - 07:30

Sebagai tindak lanjut, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu dan mempertimbangkan perbaikan dalam mekanisme rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

24 Wilayah yang Harus Melakukan PSU

Berikut adalah daftar 24 daerah yang diperintahkan oleh MK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang:

1. Kabupaten Pasaman

2. Kabupaten Mahakam Ulu

3. Kabupaten Boven Digoel

4. Kabupaten Barito Utara

5. Kabupaten Tasikmalaya

6. Kabupaten Magetan

7. Kabupaten Buru

8. Provinsi Papua

9. Kota Banjarbaru

10. Kabupaten Empat Lawang

11. Kabupaten Bangka Barat

mahkamah konstitusi perintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah, ini daftarnya                            rel,bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) telah mengeluarkan putusan yang mengharuskan pemungutan suara ulang (psu) di 24 daerah dalam pilkada 2024.
keputusan ini diambil setelah mk menggelar sidang pleno pada senin (24/2) dan menyelesaikan pemeriksaan terhadap 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (phpu kada) 2024.
dari total 40 perkara yang diperiksa, mk mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.
dari 26 perkara yang dikabulkan, 24 di antaranya berujung pada perintah psu bagi komisi pemilihan umum (kpu) di daerah terkait.
baca juga:peduli keselamatan,camat sanga desa dn warga gotong royong timbun jalan rusak di lintas lubuk linggau - sekayu
biaya psu dibebankan ke apbd
ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, menyatakan bahwa anggaran psu akan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing daerah, mengingat apbn sedang mengalami efisiensi.
“terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan mk ini akan menjadi kewajiban bagi apbd masing-masing. kami tentu akan melakukan pembahasan dengan kementerian dalam negeri,” ujar rifqi kepada wartawan, selasa (25/2).
namun, ia menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, apbn tetap dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016.
oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian keuangan untuk memastikan pelaksanaan psu berjalan lancar.
baca juga:wakil bupati rohman sambut tim entry meeting bpk perwakilan provinsi
dpr soroti kinerja kpu
rifqi menilai bahwa putusan mk ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu di beberapa daerah.
“putusan mk terkait perselisihan hasil pilkada hari ini mengindikasikan bahwa beberapa kpu di tingkat kabupaten dan kota bekerja kurang profesional, bahkan lalai baik secara administrasi maupun hukum,” katanya.
sebagai tindak lanjut, dpr akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu dan mempertimbangkan perbaikan dalam mekanisme rekrutmen anggota kpu dan bawaslu di seluruh indonesia.
baca juga:mohamed salah bawa liverpool kian kokoh di puncak klasemen premier league
24 wilayah yang harus melakukan psu
berikut adalah daftar 24 daerah yang diperintahkan oleh mk untuk melaksanakan pemungutan suara ulang:
1. kabupaten pasaman
2. kabupaten mahakam ulu
3. kabupaten boven digoel
4. kabupaten barito utara
5. kabupaten tasikmalaya
6. kabupaten magetan
7. kabupaten buru
8. provinsi papua
9. kota banjarbaru
10. kabupaten empat lawang
11. kabupaten bangka barat
12. kabupaten serang
13. kabupaten pesawaran
14. kabupaten kutai kartanegara
15. kota sabang
16. kabupaten kepulauan talau
17. kabupaten banggai
18. kabupaten gorontalo utara
19. kabupaten bungo
20. kabupaten bengkulu selatan
21. kota palopo
22. kabupaten parigi moutong
23. kabupaten siak
24. kabupaten pulau taliabu
baca juga:pelaku penusukan kades ulak segelung serahkan diri 
langkah lanjutan pemilu 2024
dengan adanya putusan ini, kpu di daerah yang terdampak wajib segera menyelenggarakan psu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
proses pemungutan suara ulang diharapkan bisa berjalan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.
sementara itu, dpr akan mengawasi implementasi psu sekaligus melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilu guna menghindari permasalahan serupa di masa mendatang.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 9 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan