Kontroversi Wajib Militer untuk Pelajar Tawuran! Solusi atau Justru Bebani Siswa?

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Rabu , 26 Feb 2025 - 12:00

Wacana penerapan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar di Jawa Barat memicu perdebatan.-ist-

Ia menilai, jika diterapkan dengan baik, wajib militer bisa membantu orang tua dan sekolah dalam membangun karakter siswa.

Namun, ia mengingatkan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus diprioritaskan.

Pemerintah Jawa Barat Gandeng TNI dan Polri

Rencana penerapan wajib militer ini bukan hanya sekadar wacana. Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar untuk merealisasikan program ini.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor atau perkelahian antarpelajar, akan dimasukkan ke program wajib militer," ungkap Dedi Mulyadi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Namun, hingga kini belum ada regulasi jelas terkait mekanisme pelaksanaannya. Widyaprada Ahli Madya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat mengingatkan bahwa aturan dan metode penerapan wajib militer harus mempertimbangkan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

"Secara prinsip, saya setuju dengan wajib militer. Hanya saja, regulasi dan mekanismenya harus jelas serta tetap memperhatikan hak anak dalam pembelajaran," tegasnya.

Apakah Wajib Militer Solusi Tepat?

Pro dan kontra terkait kebijakan ini terus berkembang. Sebagian pihak menilai bahwa langkah ini dapat memberikan efek jera bagi siswa yang kerap terlibat tawuran dan balap liar.

Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru bisa menambah beban siswa dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kenakalan remaja.

Yang jelas, kebijakan ini masih membutuhkan kajian mendalam sebelum benar-benar diterapkan di sekolah-sekolah Jawa Barat.

Apakah wajib militer akan menjadi solusi atau justru menimbulkan polemik baru?

kontroversi wajib militer untuk pelajar tawuran! solusi atau justru bebani siswa?                            rel, bandung – wacana penerapan kurikulum wajib militer bagi siswa sma yang terlibat tawuran dan balap liar di jawa barat memicu perdebatan.
gubernur jawa barat, dedi mulyadi, menyebut kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter bela negara sekaligus menekan angka kenakalan remaja.
namun, para praktisi pendidikan menilai efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
efektif dalam jangka pendek, tapi apa dampaknya?
baca juga:anggaran sumsel tahun 2025 bakal ditekan!
praktisi pendidikan idris apandi (41) menilai bahwa kebijakan ini bisa efektif dalam jangka pendek.
namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan karakter siswa untuk mencegah kenakalan remaja harus melalui proses pendidikan yang berkelanjutan.
"untuk jangka pendek mungkin saja cukup efektif, tapi untuk jangka panjang, pembentukan karakter bela negara harus melalui proses pendidikan," ujar idris kepada kompas.com, selasa (25/2/2025).
menurut idris, kurikulum wajib militer bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti ppkn agar sifatnya lebih preventif dan bukan hanya sebagai bentuk hukuman. 
baca juga:galatasaray gugat jose mourinho atas tuduhan rasisme
ia juga menyoroti bahwa ekstrakurikuler wajib seperti pendidikan kepramukaan bisa menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kebangsaan tanpa harus menerapkan wajib militer.
kenakalan remaja berujung kriminalitas
kasus tawuran pelajar dan balap liar di jawa barat memang semakin mengkhawatirkan.
menurut idris, aksi-aksi ini bahkan sudah menjurus ke tindak kriminal, yang berdampak buruk terhadap karakter siswa dan bisa menyebabkan cedera hingga korban jiwa.
baca juga:beredar isu tanggal psu pilkada empat lawang, kpu: masih tunggu keputusan pusat
"kang dedi mulyadi memunculkan gagasan akan memberlakukan wajib militer bagi anak sma/smk yang terlibat geng motor dan tawuran. mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan murid sekaligus sebagai bagian dari pendidikan karakter," jelas idris.
ia menilai, jika diterapkan dengan baik, wajib militer bisa membantu orang tua dan sekolah dalam membangun karakter siswa.
namun, ia mengingatkan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus diprioritaskan.
pemerintah jawa barat gandeng tni dan polri
baca juga:polda sumsel perketat pengamanan psu di empat lawang
rencana penerapan wajib militer ini bukan hanya sekadar wacana. pemprov jawa barat telah berkoordinasi dengan kodam iii/siliwangi dan polda jabar untuk merealisasikan program ini.
"rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor atau perkelahian antarpelajar, akan dimasukkan ke program wajib militer," ungkap dedi mulyadi usai dilantik di kompleks istana kepresidenan, jakarta, kamis (20/2/2025).
namun, hingga kini belum ada regulasi jelas terkait mekanisme pelaksanaannya. widyaprada ahli madya balai besar penjaminan mutu pendidikan (bbpmp) jawa barat mengingatkan bahwa aturan dan metode penerapan wajib militer harus mempertimbangkan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
"secara prinsip, saya setuju dengan wajib militer. hanya saja, regulasi dan mekanismenya harus jelas serta tetap memperhatikan hak anak dalam pembelajaran," tegasnya.
baca juga:kejagung geledah rumah mohammad riza chalid terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah
apakah wajib militer solusi tepat?
pro dan kontra terkait kebijakan ini terus berkembang. sebagian pihak menilai bahwa langkah ini dapat memberikan efek jera bagi siswa yang kerap terlibat tawuran dan balap liar.
namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru bisa menambah beban siswa dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kenakalan remaja.
yang jelas, kebijakan ini masih membutuhkan kajian mendalam sebelum benar-benar diterapkan di sekolah-sekolah jawa barat.
baca juga:konsolidasi penuh demi kemenangan jm-fai
apakah wajib militer akan menjadi solusi atau justru menimbulkan polemik baru?
**