Pemilu 2024 : Antara Harapan dan Kekhawatiran

Reporter: Andika |

Editor: Mael |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 20:45

Ilustrasi---

REL, Jakarta - Penyelengaraan Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi pemilu yang penuh dengan harapan dan kekhawatiran.

Harapan, karena pemilu ini akan menentukan arah pembangunan dan demokrasi di negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia.

Kekhawatiran, karena pemilu ini juga diwarnai oleh sejumlah insiden yang mengancam integritas dan kredibilitas proses pemilihan.

Salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) yang berisi informasi pribadi lebih dari 200 juta pemilih.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam siaran persnya beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 207 dugaan kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023,

Dan sebagian besar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, BSSN juga menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan hasil investigasi awal dugaan kebocoran DPT kepada Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemilik situs.

Kebocoran data pemilih ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemilu, seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, manipulasi suara, atau bahkan ancaman keamanan bagi para pemilih.

Oleh karena itu, BSSN, Polri, dan KPU harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.

Diantaranya, mengidentifikasi sumber kebocoran, menghapus data yang bocor, menginformasikan kepada publik, dan meningkatkan perlindungan data.

Selain kebocoran data, pemilu 2024 juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti potensi kecurangan pemilu, penyebaran disinformasi, intimidasi dan kekerasan politik, serta pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, berbagai pihak harus berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, calon, pemilih, media, pengawas pemilu, dan masyarakat sipil.

pemilu 2024 : antara harapan dan kekhawatiran                            rel, jakarta - penyelengaraan pemilu 2024 di indonesia akan menjadi pemilu yang penuh dengan harapan dan kekhawatiran.
harapan, karena pemilu ini akan menentukan arah pembangunan dan demokrasi di negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia.
kekhawatiran, karena pemilu ini juga diwarnai oleh sejumlah insiden yang mengancam integritas dan kredibilitas proses pemilihan.
salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (dpt) yang berisi informasi pribadi lebih dari 200 juta pemilih.
baca juga:kapolsek hadiri pengajian rutin bulanan
baca juga:peringatan hari pers nasional ke-78: sunarto ajak insan pers bersatu dalam mewujudkan demokrasi dan kedamaian
badan siber dan sandi negara (bssn) dalam siaran persnya beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 207 dugaan kebocoran data di indonesia sepanjang tahun 2023,
dan sebagian besar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, bssn juga menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan hasil investigasi awal dugaan kebocoran dpt kepada polri dan komisi pemilihan umum (kpu) sebagai pemilik situs.
kebocoran data pemilih ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemilu, seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, manipulasi suara, atau bahkan ancaman keamanan bagi para pemilih.
oleh karena itu, bssn, polri, dan kpu harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.
baca juga:sebastien haller pimpin pantai gading ke final piala afrika
diantaranya, mengidentifikasi sumber kebocoran, menghapus data yang bocor, menginformasikan kepada publik, dan meningkatkan perlindungan data.
selain kebocoran data, pemilu 2024 juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti potensi kecurangan pemilu, penyebaran disinformasi, intimidasi dan kekerasan politik, serta pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, berbagai pihak harus berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, calon, pemilih, media, pengawas pemilu, dan masyarakat sipil.
pemilu 2024 juga menjadi ajang pertarungan antara tiga kubu politik utama, yaitu kubu joko widodo (jokowi) yang diwakili oleh putra sulungnya, gibran rakabuming raka yang dipasangka sebagai calon wakil presiden (cawapres) prabowo subianto.
baca juga:persebaya surabaya dapat jatah libur
berhadapan dengan kubu anies baswedan-muhaimin iskandar yang diwakili oleh mantan menteri pertahanan, jenderal purn ryamizard ryacudu serta kubu megawati soekarnoputri yang mengusung pasangan ganjar pranowo-mahfudz md.
ketiga kandidat ini memiliki latar belakang, visi, dan misi yang berbeda, sehingga pemilu ini diharapkan dapat menjadi pesta demokrasi yang sehat dan berkualitas.
namun, pemilu ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan keterlibatan jokowi dalam mendukung putranya. jokowi, yang merupakan presiden petahana, dituduh telah mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memuluskan langkah gibran.
bahkan, sejumlah akademisi, mahasiswa, dan ekonom mengajukan petisi untuk memakzulkan jokowi atas tuduhan tersebut.
jokowi sendiri membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah mencampuri urusan pemilu.
ia juga mengatakan bahwa putranya memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
jokowi juga menegaskan bahwa ia akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi, yang merupakan warisan utamanya selama dua periode memimpin indonesia.
pemilu 2024 di indonesia merupakan pemilu yang penting dan menentukan bagi masa depan bangsa. pemilu ini juga menjadi ujian bagi demokrasi dan ham di indonesia, yang mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
oleh karena itu, pemilu ini harus dilaksanakan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel, agar dapat mencerminkan kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi indonesia. (*/ril)