Penerima Dana Hibah Dikurangi Imbas Efisiensi Anggaran, Guru PAUD Ngadu ke DPRD DKI

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 07 Mar 2025 - 23:00

Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal di Jakarta merasa resah karena terdampak efisiensi anggaran. FOTO: DPRD DKI Jakarta---

penerima dana hibah dikurangi imbas efisiensi anggaran, guru paud ngadu ke dprd dki                            rel, jakarta - guru pendidikan anak usia dini (paud) non formal di jakarta merasa resah karena terdampak efisiensi anggaran. 
mereka mengadu ke dprd dki jakarta karena terkena pengurangan dana hibah dampak dari instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran. 
guru paud yang tergabung dalam himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini indonesia (himpaudi) dki jakarta pun ditemui langsung oleh ketua dprd dki jakarta khoirudin pada jumat, 7 maret 2025. 
dalam pertemuan itu, himpaudi menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru paud non formal. 
baca juga:jadwal psu empat lawang, resmi digelar pada 19 april 2025
salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan adalah pengurangan jumlah penerima hibah bagi guru paud non formal. 
sebelumnya, 7.100 guru menjadi penerima. namun dikurangi menjadi 6.800 guru. 
“ini tentu sangat miris,” ujar khoirudin. 
menurut dia, inpres tidak semestinya mengurangi honorarium tenaga pendidik. 
selain itu, himpaudi juga menuntut pemberian insentif insentif sebesar rp1,1 juta. saat ini, guru paud non formal hanya menerima rp550.000. 
sementara itu, jumlah total guru paud non formal di dki jakarta mencapai lebih dari 8.000 orang. 
baca juga:polres empat lawang gelar pembagian takjil sambut ramadhan 1446 h
koordinator komisi c dprd dki jakarta itu menegaskan, akan menyampaikan aspirasi ini kepada dinas pendidikan dki jakarta. 
baca juga:wahai para guru honorer, cek rekening! saldo dana bansos 2025 pakai data dtsen, segini besarannya 
sehingga, penerapan inpres tidak menjadi alasan untuk memangkas hak para pendidik. sebab, pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. 
“efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan guru,” tegas dia. 
ketua dpw pks dki jakarta itu juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru paud non formal dengan upah minimum provinsi (ump) dki jakarta yang kini sudah lebih dari rp5 juta. 
“hampir tidak ada guru paud non formal yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, ” tambah dia. 
baca juga:jm diskusi strategi, hba angkat netralitas kades
sementara itu, ketua himpaudi dki jakarta, suryani tholib menekankan, perjuangan utama mereka adalah peningkatan kompetensi guru paud. 
sehingga, guru paud semakin profesional dan mampu memberikan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini. 
kini, guru paud non formal sudah menjalankan kewajiban sesuai standar sekolah formal. 
sayangnya, guru paud pernah belum diakui dalam undang-undang. dampaknya, tidak dapat hak-hak seperti sertifikasi dan tunjangan lainnya. 
“kami mendidik anak-anak di usia emas, yang merupakan fondasi utama pendidikan. namun, hingga kini posisi kami sebagai pendidik paud non formal belum setara dengan guru formal,” tandas dia. 
baca juga:tahan 3 tersangka 2 kasus berbeda
himpaudi berharap dprd dki jakarta dapat mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada guru paud non formal. 
di antaranya, peningkatan kesejahteraan dan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan