Bongkar Celah Maladministrasi SPMB 2025 di Sumsel

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Kamis , 13 Mar 2025 - 21:27

M Adrian Agustiansyah. Foto: dok/ist--

bongkar celah maladministrasi spmb 2025 di sumsel                            rel, palembang – sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun ajaran 2025/2026 di sumatera selatan bakal mengalami perubahan signifikan. 
ombudsman ri perwakilan sumsel mengungkap sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun sebelumnya dan memberikan 10 rekomendasi perbaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor dinas pendidikan sumsel pada senin (10/3/2025).
rapat ini dihadiri berbagai instansi terkait, termasuk ketua komisi v dprd sumsel, kepolisian daerah sumsel, satgas saber pungli, inspektorat sumsel, bpmp sumsel, kanwil kemenag sumsel, dinas dukcapil, dinas sosial, biro hukum setda sumsel, serta perwakilan kepala sekolah sma negeri di sumsel.
kepala perwakilan ombudsman ri sumsel, m. adrian agustiansyah, menyampaikan bahwa evaluasi ppdb 2024 mengungkap sejumlah maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
baca juga:tongkang bermuatan batubara hantam rumah rakit warga
hal ini mendorong perlunya perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan spmb 2025.
dinas pendidikan sumsel menjelaskan bahwa sesuai permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, jalur penerimaan siswa baru akan tetap terbagi dalam empat kategori: jalur domisili (minimal 30%), afirmasi (minimal 30%), prestasi (minimal 30%), dan mutasi (maksimal 5%). untuk memastikan penerimaan berjalan transparan dan adil, koordinasi dengan dinas dukcapil dan dinas sosial akan ditingkatkan.
10 rekomendasi ombudsman untuk spmb 2025
pelibatan sekolah swasta
pemerintah daerah diharapkan melibatkan sekolah swasta dalam ppdb guna mengurangi tekanan pada sekolah negeri.
daya tampung sesuai kapasitas
sekolah negeri diminta tidak melebihi kapasitas daya tampung agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
pengaturan dispensasi nama siswa
dispensasi nama siswa harus diajukan sebelum proses spmb, bukan setelah penerimaan selesai.
baca juga:kejari muba sita lahan 167 hektar yang dikuasai pt smb
penyelesaian masalah double shift
ombudsman meminta solusi agar sistem double shift yang mengurangi efektivitas pembelajaran dapat diatasi.
penentuan kuota prestasi yang adil
pemisahan kuota prestasi akademik dan non-akademik harus lebih jelas, mengingat adanya kasus penggunaan sertifikat olahraga ilegal.
kejelasan tes kompetensi akademik
identifikasi pihak penyusun soal, pemeriksa jawaban, dan pengawas ujian harus dilakukan secara transparan.
transparansi dalam tes kompetensi akademik
untuk sekolah yang tidak memiliki fasilitas komputer memadai, siswa diperbolehkan menggunakan hp dengan pengawasan ketat.
penerimaan siswa difabel
sekolah tidak boleh menolak siswa difabel. ombudsman menyarankan pembentukan sekolah percontohan bagi mereka di setiap kabupaten.
baca juga:isi solar subsidi berulang, dua sopir box ditangkap
alokasi kuota secara tepat
jika ada kekurangan kuota dalam satu jalur, alokasi harus diprioritaskan ke jalur domisili, bukan dialihkan ke jalur prestasi.
pengetatan jalur domisili
proses verifikasi domisili harus lebih ketat untuk mencegah kecurangan dalam penerimaan siswa baru.
ketua komisi v dprd sumsel, alwis, menegaskan pentingnya sosialisasi spmb kepada masyarakat agar orang tua dan calon siswa memahami prosedur pendaftaran secara menyeluruh. 
“sosialisasi yang intens sangat diperlukan agar masyarakat tahu jalur masuk yang tersedia dan prosedurnya,” ujarnya.
baca juga:asyik mandi, siswi sd tenggelam di sungai komering
sementara itu, dinas pendidikan sumsel menyatakan siap bekerja sama dengan ombudsman dan instansi terkait untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan spmb 2025. 
“rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru agar lebih adil dan berkeadilan,” ujar adrian.
dengan adanya reformasi ini, diharapkan penerimaan murid baru di sumatera selatan bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi seperti tahun sebelumnya. (*)