Mengenal PSU, PUSS, hingga Rekapitulasi Ulang! Apa Bedanya?

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Selasa , 18 Mar 2025 - 04:00

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan sejumlah Putusan Perkara Perselisihan Pilkada 2024. -ist-

PUSS dilakukan jika terjadi permasalahan dalam penghitungan suara, seperti kerusuhan, penghitungan tertutup, atau ketidaksesuaian jumlah suara.

Pasal 374 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan PUSS bisa diperintahkan jika ada indikasi kecurangan dalam penghitungan suara atau putusan MK yang membatalkan hasil sebelumnya.

5. Rekapitulasi Suara Ulang

Rekapitulasi Suara Ulang terjadi jika terdapat kejanggalan dalam proses rekapitulasi, seperti dilakukan secara tertutup atau tidak transparan.

Berdasarkan Pasal 376 UU 7 Tahun 2017, rekapitulasi ulang dilakukan jika ada indikasi bahwa hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

MK Tegas, Pilkada 2024 Harus Transparan!

Putusan MK yang memerintahkan PSU, PUSS, dan Rekapitulasi Suara Ulang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keadilan pemilu.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Dengan memahami istilah-istilah ini, masyarakat bisa lebih mengawasi jalannya pemilu dan memastikan hak suara mereka tetap terjaga.

Bagaimana menurut Anda, apakah langkah MK ini sudah cukup untuk menjamin keadilan Pilkada 2024?

mengenal psu, puss, hingga rekapitulasi ulang! apa bedanya?                            rel, jakarta – mahkamah konstitusi (mk) kembali mengeluarkan sejumlah putusan perkara perselisihan pilkada 2024. 
dalam putusan tersebut, mk memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu), penghitungan ulang surat suara (puss), dan rekapitulasi suara ulang di beberapa daerah. 
namun, selain ketiga istilah tersebut, ada juga pemungutan suara lanjutan (psl) dan pemungutan suara susulan (pss). 
apa perbedaan masing-masing istilah ini? berikut penjelasannya!
baca juga:4 rekomendasi wisata religi di ciamis yang wajib dikunjungi
1. pemungutan suara ulang (psu)
psu dilakukan jika terdapat pelanggaran serius dalam pemungutan suara. 
berdasarkan pasal 372 ayat (1) uu 7 tahun 2017 tentang pemilu, psu bisa terjadi akibat bencana alam, kerusuhan, atau pelanggaran berat seperti politik uang dan ketidaksesuaian prosedur pemilu. 
psu juga dapat diperintahkan langsung oleh mk jika ditemukan adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan.
baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cilacap yang wajib dikunjungi
2. pemungutan suara lanjutan (psl)
psl terjadi jika pemungutan suara terhenti akibat gangguan keamanan, bencana alam, atau masalah teknis lainnya yang menyebabkan sebagian proses pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan.
sesuai pasal 431 ayat (1) uu 7 tahun 2017, psl memungkinkan proses pemungutan suara dilanjutkan dari tahap yang terhenti.
3. pemungutan suara susulan (pss)
baca juga:6 rekomendasi wisata religi di tasikmalaya yang wajib dikunjungi
berbeda dengan psl, pss dilakukan jika gangguan atau hambatan menyebabkan seluruh tahapan pemungutan suara tidak dapat berlangsung sama sekali. 
menurut pasal 432 ayat (1) uu 7 tahun 2017, pss berarti seluruh tahapan pemilu harus diulang dari awal.
4. penghitungan ulang surat suara (puss)
puss dilakukan jika terjadi permasalahan dalam penghitungan suara, seperti kerusuhan, penghitungan tertutup, atau ketidaksesuaian jumlah suara. 
baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cimahi yang wajib dikunjungi
pasal 374 uu 7 tahun 2017 menyebutkan puss bisa diperintahkan jika ada indikasi kecurangan dalam penghitungan suara atau putusan mk yang membatalkan hasil sebelumnya.
5. rekapitulasi suara ulang
rekapitulasi suara ulang terjadi jika terdapat kejanggalan dalam proses rekapitulasi, seperti dilakukan secara tertutup atau tidak transparan. 
berdasarkan pasal 376 uu 7 tahun 2017, rekapitulasi ulang dilakukan jika ada indikasi bahwa hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
baca juga:4 rekomendasi wisata religi di bondowoso yang wajib dikunjungi
mk tegas, pilkada 2024 harus transparan!
putusan mk yang memerintahkan psu, puss, dan rekapitulasi suara ulang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keadilan pemilu. 
langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas.
dengan memahami istilah-istilah ini, masyarakat bisa lebih mengawasi jalannya pemilu dan memastikan hak suara mereka tetap terjaga. 
baca juga:7 rekomendasi tempat bukber makanan sunda di bandung, cocok untuk kumpul keluarga dan teman!
bagaimana menurut anda, apakah langkah mk ini sudah cukup untuk menjamin keadilan pilkada 2024?
**