Program Makan Bergizi Gratis Tidak Ganggu APBN, Ini Penjelasannya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 23 Mar 2025 - 07:30

Alasan MBG Tidak Akan Membebani APBN

Menurut Misbakhun, program MBG tetap dapat berjalan tanpa membahayakan stabilitas fiskal karena telah diakomodasi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025.

Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun untuk program MBG tanpa menambah defisit APBN. Langkah ini dilakukan dengan:

Efisiensi anggaran, sehingga belanja negara lebih produktif.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif pajak, tetapi melalui peningkatan kepatuhan.

“Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya investasi bagi masa depan generasi muda, tetapi juga dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan fiskal.

Dengan strategi optimalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah, program ini diyakini tidak akan membebani APBN atau mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.***

program makan bergizi gratis tidak ganggu apbn, ini penjelasannya                            rel,bacakoran.co - ketua komisi xi dpr ri, mukhamad misbakhun, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (mbg) yang diinisiasi presiden prabowo subianto tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
ia menilai bahwa program ini merupakan langkah penting untuk masa depan generasi indonesia dan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak.
baca juga:pemerintah mau bangun 3 dapur umum mbg premium, dekat lapangan golf
kritik bank dunia terhadap mbg
misbakhun menyayangkan kritik yang datang dari berbagai pihak, termasuk bank dunia, yang mengkhawatirkan dampak program mbg terhadap stabilitas fiskal indonesia.
 “bank dunia mengkritik mbg, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” ujar misbakhun, sabtu (22/3/2025).
namun, ia menilai bahwa kekhawatiran tersebut terlalu dibesar-besarkan dan justru dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kondisi fiskal indonesia.
“seakan-akan kalau kita menjalankan mbg, fiskal kita terganggu,” tambahnya.
baca juga:geger ormas mengamuk di kantor dinkes bekasi! terekam cctv, ini pemicunya
tujuan dan manfaat program mbg
program mbg merupakan salah satu kebijakan utama presiden prabowo untuk memastikan anak-anak indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama bagi mereka yang berada di usia tk hingga sd. langkah ini bertujuan untuk:
mencegah stunting pada anak-anak sejak lahir hingga usia 1.000 hari pertama kehidupan.
membentuk generasi yang sehat dan kuat secara fisik serta mental.
 “umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” tegas misbakhun.
baca juga:terungkap! ada pantai mirip lombok di jepara, cocok buat libur lebaran 2025
alasan mbg tidak akan membebani apbn
menurut misbakhun, program mbg tetap dapat berjalan tanpa membahayakan stabilitas fiskal karena telah diakomodasi dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn 2025.
pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar rp 100 triliun untuk program mbg tanpa menambah defisit apbn. langkah ini dilakukan dengan:
efisiensi anggaran, sehingga belanja negara lebih produktif.
optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif pajak, tetapi melalui peningkatan kepatuhan.
 “pak presiden ingin itu (apbn) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program makan bergizi gratis,” jelasnya.
baca juga:jangan ketinggalan! lion air beri diskon gila-gilaan untuk tiket mudik lebaran 2025
kesimpulan
program makan bergizi gratis bukan hanya investasi bagi masa depan generasi muda, tetapi juga dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan fiskal.
dengan strategi optimalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah, program ini diyakini tidak akan membebani apbn atau mengancam stabilitas ekonomi indonesia.***