DPRD Empat Lawang Gelar Rapat Paripurna, Bahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati 2024

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 25 Mar 2025 - 14:00

dprd empat lawang gelar rapat paripurna, bahas laporan pertanggungjawaban bupati 2024                            empat lawang, 24 maret 2025 – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten empat lawang menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan laporan panitia khusus (pansus) serta pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati empat lawang tahun 2024.
acara ini berlangsung di ruang sidang paripurna dprd empat lawang pada senin (24/03/2025).
baca juga:jungle sea lampung: theme park pertama di indonesia dengan wisata pantai, wahana spektakuler & beach pool ekso
pembahasan lkpj bupati 2024
rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam sistem pemerintahan daerah, di mana dprd mengevaluasi dan memberikan catatan rekomendasi atas kinerja eksekutif selama satu tahun terakhir.
dalam sidang tersebut, berbagai fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait program serta kebijakan yang telah dijalankan oleh bupati empat lawang sepanjang tahun 2024.
ketua dprd empat lawang dalam sambutannya menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban bupati harus menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
"dprd memiliki kewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. oleh karena itu, kami akan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk perbaikan ke depan," ujarnya.
baca juga:30 pengawas psu pilkada 2024 dilantik! bawaslu empat lawang pastikan pemilu bersih
pendapat fraksi-fraksi dan rekomendasi dprd
setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir terkait lkpj yang disampaikan oleh bupati empat lawang. beberapa fraksi menyoroti sektor pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan ekonomi daerah yang masih memerlukan perhatian lebih.
pansus yang bertugas mengkaji lkpj juga memberikan catatan kritis terhadap sejumlah program yang belum berjalan optimal.
mereka merekomendasikan agar pemkab empat lawang lebih fokus dalam meningkatkan transparansi anggaran, efektivitas program pembangunan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (pad).
selain itu, dprd menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
dengan adanya catatan dan rekomendasi yang diberikan, diharapkan bupati empat lawang dapat memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang.
baca juga:pentingnya komunikasi dalam penguatan kolaborasi pusat dan daerah untuk p4gn: sorotan dari rapim bnn
langkah selanjutnya
setelah penyampaian lkpj dan pendapat akhir fraksi, dprd empat lawang akan menyerahkan rekomendasi resmi kepada bupati sebagai bahan evaluasi.
proses ini merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan akuntabel.
dengan digelarnya rapat paripurna ini, masyarakat empat lawang diharapkan dapat melihat bagaimana dprd menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 
ke depan, dprd berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.***
 
9 tag:
 
 
5 longtail keywords: