Megawati Murka! Kepala Daerah PDIP yang Mangkir Wajib Ikut Retret Gelombang Kedua

REL,BACAKORAN.CO.JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada para kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Mereka diwajibkan mengikuti retret gelombang kedua yang akan segera digelar.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. “Hal tersebut adalah arahan langsung dari Ibu Megawati,” tegas Basarah kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

BACA JUGA:Tinggal di Italia, Dapat Rumah dan Dana Renovasi Rp 1,8 Miliar: Ini Syaratnya!

Megawati menilai kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri ini sangat penting dan strategis. Retret kepala daerah digagas untuk memperkuat kepemimpinan daerah pasca-Pemilu 2024.

“Sudah ada kesepakatan, bagi yang belum ikut gelombang pertama, wajib hadir di gelombang kedua,” tambah Basarah.

Sikap Megawati kali ini cukup berbeda dibandingkan Februari lalu, saat retret gelombang pertama terpaksa ditunda akibat penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku.

Kala itu, Megawati mengeluarkan surat resmi agar para kepala daerah menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.

Isi surat itu dengan jelas menginstruksikan kepala daerah dan wakilnya untuk menghentikan perjalanan mereka ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut dari sang ketua umum.

BACA JUGA:Menikmati Pantai Bidara, Destinasi Wisata Tersembunyi di Yogyakarta dengan Pesona Sakral dan Keindahan Alam

Kini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memastikan bahwa gelombang kedua akan tetap berjalan, namun dengan format lebih sederhana.

“Ada 49 kepala daerah yang belum ikut. Sekitar 25 kepala daerah akan ikut di gelombang kedua, sisanya kemungkinan di gelombang ketiga,” ujar Bima setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Solo.

Bima juga menyebutkan bahwa retret kali ini akan melibatkan kepala daerah dari Bali yang sebelumnya absen serta mereka yang sempat terlibat sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

“Konsepnya lebih minimalis, kita sesuaikan dengan anggaran,” imbuhnya.

Soal lokasi, Kemendagri belum memastikan apakah kegiatan akan tetap di Akmil Magelang atau dipindahkan. “Masih dibahas, bisa jadi di tempat lain. Yang jelas tetap berjalan,” pungkas Bima.