Penguasa Bayangan di Dunia Multipolar: Peran Aktor Kriminal Mengancam Kedaulatan Negara

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Selasa , 06 May 2025 - 20:52

Penguasa Bayangan di Dunia Multipolar: Peran Aktor Kriminal Mengancam Kedaulatan Negara--

Negara-negara otoriter memanfaatkan jaringan kriminal untuk mengakali sanksi internasional.

Suriah, misalnya, diduga menjadikan perdagangan captagon sebagai sumber utama pendapatan negara.

Iran juga menggunakan jaringan kriminal untuk memperoleh teknologi sensitif dan mendanai kelompok bersenjata. Selain itu, praktik “diplomasi bayangan” melalui penyalahgunaan kekebalan hukum diplomatik memperluas jangkauan kejahatan lintas negara.

Ancaman Dunia Digital

Transformasi digital membuka ruang baru bagi kejahatan terorganisir. Cybersecurity Ventures memprediksi kerugian akibat kejahatan siber mencapai US\$9,5 triliun pada 2024.

Kasus jaringan 764 Inferno yang mengeksploitasi anak-anak secara daring menjadi bukti nyata kejahatan yang berjalan tanpa batas fisik.

Tantangan Tata Kelola Global

Dengan makin lemahnya kedaulatan negara, aktor kriminal kini menyatu dengan kekuasaan formal melalui korupsi dan kooptasi lembaga.

Namun, respons internasional sering terhambat oleh kepentingan politik dan prinsip non-intervensi. Louise Shelley menyebut perlunya kerangka hukum global yang lebih adaptif untuk menghadapi ancaman hibrida yang memadukan kejahatan, korupsi, dan terorisme.

Refleksi: Siapa yang Berkuasa?

Saskia Sassen menekankan bahwa otoritas kini tersebar melampaui negara, merambah ke jaringan ekonomi, digital, dan sosial.

Moisés Naím bahkan menggambarkan ekonomi gelap sebagai “invisible hand” baru yang menggerakkan dunia.

Menghadapi kenyataan ini, negara tak bisa lagi berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi internasional yang lentur, penguatan institusi lokal, dan pemahaman baru tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik. Jika tidak, kita hanya akan menjadi saksi ketika para “penguasa bayangan” semakin menentukan arah masa depan dunia. (*)

penguasa bayangan di dunia multipolar: peran aktor kriminal mengancam kedaulatan negara                            rakyatempatlawang – dunia internasional kini memasuki babak baru dalam dinamika kekuasaan. tidak lagi hanya didominasi negara-negara besar, aktor kriminal transnasional semakin mengambil peran strategis dalam memengaruhi politik, ekonomi, dan keamanan global. 
di tengah tatanan multipolar, mereka bukan hanya sekadar pelaku kriminal, tetapi telah menjelma menjadi “penguasa tanpa negara” yang mengisi kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah rapuh.
laporan international labour organization (ilo) mencatat keuntungan ilegal dari kerja paksa mencapai us\$236 miliar per tahun, naik 37% dari sebelumnya. sekitar 73% berasal dari eksploitasi seksual, sedangkan sisanya dari kerja paksa di sektor domestik dan pertanian. 
data unodc 2024 juga mengungkap lonjakan 25% korban perdagangan manusia sejak 2019, dengan anak-anak mencakup 38% dari total korban.
menurut louise shelley, pakar perdagangan manusia, pendekatan berbasis hukum konvensional tidak cukup untuk mengatasi kejahatan yang kini memanfaatkan teknologi digital dan jaringan global.
mengisi kekosongan negara
peralihan kekuasaan global dari sistem unipolar ke multipolar membuat celah kekuasaan semakin lebar. 
baca juga:tragis! mobil damkar musi rawas terguling saat menuju lokasi kebakaran, satu petugas tewas di tempat
baca juga:melihat wisata gunung kawi, dari ritual pesugihan hingga keindahan yang menenangkan jiwa
laporan oecd menyebut negara-negara rapuh seperti mali dan republik afrika tengah telah menjadi ladang subur bagi kelompok kriminal untuk menggantikan fungsi negara. mereka menyediakan layanan dasar dan keamanan, bahkan menguasai jalur perdagangan manusia dan narkotika.
mafia jadi bagian sistem
kasus di pelabuhan hamburg, jerman, menunjukkan peningkatan penyelundupan kokain hingga 750% sejak 2018. 
sementara di kawasan segitiga emas, asia tenggara, kelompok kriminal mengoperasikan kasino ilegal, pabrik perdagangan manusia, dan jaringan narkoba dengan perlindungan dari pejabat lokal. ekonomi gelap ini, menurut misha glenny, menyumbang hingga 20% dari total ekonomi global.
kejahatan sebagai senjata geopolitik
negara-negara otoriter memanfaatkan jaringan kriminal untuk mengakali sanksi internasional. 
suriah, misalnya, diduga menjadikan perdagangan captagon sebagai sumber utama pendapatan negara.
 iran juga menggunakan jaringan kriminal untuk memperoleh teknologi sensitif dan mendanai kelompok bersenjata. selain itu, praktik “diplomasi bayangan” melalui penyalahgunaan kekebalan hukum diplomatik memperluas jangkauan kejahatan lintas negara.
ancaman dunia digital
transformasi digital membuka ruang baru bagi kejahatan terorganisir. cybersecurity ventures memprediksi kerugian akibat kejahatan siber mencapai us\$9,5 triliun pada 2024. 
baca juga:ini 5 tempat wisata terbaik di bengkulu: keindahan alam dan sejarah dalam satu perjalanan
baca juga:kanwil kemenkum sumsel harmonisasi raperbup empat lawang, dorong regulasi yang efektif dan berkelanjutan
kasus jaringan 764 inferno yang mengeksploitasi anak-anak secara daring menjadi bukti nyata kejahatan yang berjalan tanpa batas fisik.
tantangan tata kelola global
dengan makin lemahnya kedaulatan negara, aktor kriminal kini menyatu dengan kekuasaan formal melalui korupsi dan kooptasi lembaga.
 namun, respons internasional sering terhambat oleh kepentingan politik dan prinsip non-intervensi. louise shelley menyebut perlunya kerangka hukum global yang lebih adaptif untuk menghadapi ancaman hibrida yang memadukan kejahatan, korupsi, dan terorisme.
refleksi: siapa yang berkuasa?
saskia sassen menekankan bahwa otoritas kini tersebar melampaui negara, merambah ke jaringan ekonomi, digital, dan sosial.
 moisés naím bahkan menggambarkan ekonomi gelap sebagai “invisible hand” baru yang menggerakkan dunia.
menghadapi kenyataan ini, negara tak bisa lagi berdiri sendiri. diperlukan kolaborasi internasional yang lentur, penguatan institusi lokal, dan pemahaman baru tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik. jika tidak, kita hanya akan menjadi saksi ketika para “penguasa bayangan” semakin menentukan arah masa depan dunia. (*)