DPR Usulkan Gaji Guru Rp 25 Juta per Bulan, Juliyatmono: Guru Adalah Fondasi Peradaban!

Ilustari foto.--
Rel, Jakarta – Wacana besar bergulir dari Senayan. Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, mengusulkan agar gaji guru di Indonesia ditingkatkan drastis hingga mencapai Rp25 juta per bulan.
Usulan ini mencuat dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi pada Jumat (9/5/2025).
Menurut Juliyatmono, peningkatan kesejahteraan guru merupakan syarat mutlak untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
“Gaji guru standarnya harus Rp25 juta per bulan. Ini baru ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat,” tegas politisi Fraksi Golkar itu.
BACA JUGA:Pemerintah Siap Cairkan Gaji ke-13 untuk Pensiunan PNS Juni 2025, Berikut Rinciannya
Ia menekankan, guru adalah pilar utama dalam membentuk peradaban dan masa depan bangsa. Tanpa penghargaan yang layak, harapan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul hanya akan menjadi ilusi.
Usulan ini tak berdiri sendiri. Laporan UNESCO Global Education Monitoring 2023 mengungkap bahwa negara-negara dengan kualitas pendidikan tinggi seperti Finlandia dan Korea Selatan memberikan gaji guru yang setara dengan profesional sektor lainnya, lengkap dengan pelatihan berkelanjutan.
Di Indonesia, kenyataannya masih jauh dari harapan. Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru ASN golongan III hanya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Guru honorer bahkan banyak yang menerima upah di bawah UMR, jauh dari kata layak.
BACA JUGA:3 Tempat Wisata Paling Hits di Surabaya 2025, Cocok untuk Liburan Keluarga dan Healing!
Juliyatmono juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang dinilai belum efektif menyentuh kebutuhan mendasar, khususnya kesejahteraan guru Menurutnya, bila dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat difokuskan untuk gaji guru, hal itu sudah lebih dari cukup.
“Anggaran pendidikan saat ini terlalu tersebar dan tidak fokus. Kalau mau hasil konkret, kita harus berani fokus pada yang fundamental: kesejahteraan guru,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan keluarga sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.
“Keluarga dengan pendidikan S1 saja sudah tidak masuk kategori miskin. Jadi pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.