Desak Kejelasan Proyek Jalan dan DAK 2025

REL, Empat Lawang - Komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terus ditunjukkan oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Pada Jumat (16/5/2025), rombongan anggota DPRD Empat Lawang melakukan kunjungan resmi ke Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, SH, MH, kunjungan kerja ini membawa sejumlah aspirasi strategis dari masyarakat, terutama menyangkut kondisi jalan yang menjadi nadi utama aktivitas ekonomi dan sosial warga.

“Kami datang untuk menyuarakan kebutuhan mendesak masyarakat terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama,” ujar Darli saat dialog dengan pihak kementerian.

BACA JUGA:ASN Muba Tersenyum, TPP Segera Cair

Darli menegaskan, pembangunan akses jalan yang layak sangat penting bagi konektivitas antarwilayah di Empat Lawang, baik antar kecamatan maupun hingga ke desa-desa terpencil. 

Ia menyebut, terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya sudah tidak layak dan memerlukan intervensi segera dari pemerintah pusat.

Selain menyampaikan usulan proyek jalan, DPRD Empat Lawang juga memanfaatkan momentum kunjungan tersebut untuk meminta klarifikasi terhadap status Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. 

Dana tersebut sebelumnya diusulkan untuk mendukung proyek infrastruktur daerah, namun belakangan diketahui masih berada dalam status pending.

BACA JUGA:Pelaku Curanmor di Tebing Tinggi Dibekuk Polres Empat Lawang saat Operasi Sikat 1 Musi 2025

    “Kami ingin kejelasan soal DAK 2025 yang belum ada kepastian realisasinya. Dana ini sangat vital bagi kelanjutan pembangunan di Empat Lawang,” tegas Darli.

DAK yang belum cair tersebut berpotensi menghambat berbagai rencana pembangunan, termasuk perbaikan jalan yang sudah dijadwalkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, DPRD mendesak agar Kementerian PUPR segera memberikan kepastian terhadap nasib alokasi anggaran tersebut.

Kunjungan ini juga dinilai sebagai bentuk keseriusan DPRD Empat Lawang dalam menjalin sinergi lintas institusi, demi mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata.