Kantor Imigrasi Palembang Bakal Dirombak Total

REL, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru, menyatakan komitmen kuatnya dalam mendukung rencana peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Komitmen itu disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel, Guntur Sahat Hamonangan, dan jajarannya di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (28/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik, termasuk sektor keimigrasian, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Sumsel.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan senantiasa mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," tegas Herman Deru.

BACA JUGA:Viral.! Gaya Kekinian SDN 1 Tebing Tinggi Promosikan SPMB, Warganet Terkesima

Ia menilai bahwa peningkatan kelas Kantor Imigrasi Palembang bukan sekadar perubahan administratif, tetapi langkah strategis dalam mewujudkan Sumsel yang lebih maju, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gubernur juga menilai, infrastruktur dan pelayanan keimigrasian yang lebih baik akan berdampak besar terhadap kenyamanan warga, efisiensi birokrasi, serta pengawasan mobilitas orang asing di wilayah Sumsel yang kian meningkat.

Sementara itu, Guntur Hamonangan menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Gubernur. 

Ia menyebut bahwa dukungan ini sangat penting untuk mempercepat proses peningkatan status kantor imigrasi dan meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian di Palembang.

BACA JUGA:Masjid Raya Tsamaratul Insan, Ikon Baru Wisata Religi di Jambi yang Sarat Sejarah

“Kami optimis, dengan dukungan dari Pemprov Sumsel, peningkatan status ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pelayanan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar Guntur.

Dengan rencana peningkatan kelas ini, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dapat menghadirkan fasilitas yang lebih modern, sistem pelayanan digital, dan pengawasan keimigrasian yang lebih optimal.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik yang dicanangkan pemerintah pusat. (*)