Empat Lawang Terima LHP BPK 2024

REL, Empat Lawang - Penjabat Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, AP., MM., secara resmi menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024.

Acara prestisius ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hadirnya Bupati Fauzan Khoiri di tengah agenda tersebut menunjukkan komitmen nyata Pemkab Empat Lawang dalam memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh lembaga audit negara.

BACA JUGA:Warga Pendopo Keluhkan Krisis Air Bersih,

“Kami berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran daerah agar tetap transparan dan bertanggung jawab. LHP dari BPK ini menjadi cermin atas kinerja keuangan kami, sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan ke depan,” ujar Fauzan dalam pernyataan singkat usai acara. 

Penyerahan LHP bukan hanya simbol administratif, namun juga indikator penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Laporan ini menjadi dasar dalam mengukur efektivitas penggunaan anggaran yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2024.

Keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam proses audit serta responsif terhadap hasil pemeriksaan BPK, mencerminkan semangat reformasi birokrasi di tingkat daerah. 

BACA JUGA:Gelar Sosialisasi Penggunaan Wartelsuspas bagi Warga Binaan

Ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana daerah yang bersumber dari rakyat.

BPK RI sendiri terus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadikan LHP sebagai pijakan menuju perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Empat Lawang mampu menjaga predikat opini yang baik dari BPK serta semakin dipercaya oleh masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan daerah. (adc)