Paripurna Dewan Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Kamis , 12 Jun 2025 - 19:54

PARIPURNA: Rapat Paripurna XV (15) DPRD Sumsel dengan agenda pandangan umum fraksi - fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2024, Rabu (11/6/2025). Foto: Kominfo Sumsel--

paripurna dewan bahas pertanggungjawaban apbd 2024                            rel, palembang — sekretaris daerah provinsi sumatera selatan, drs. h. edward
candra, menghadiri rapat paripurna xv dprd provinsi sumatera selatan yang
digelar pada rabu (11/6/2025) di gedung dprd sumsel.
rapat ini mengusung agenda penting, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-
fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2024.
dalam rapat yang berlangsung tertib dan penuh perhatian itu, masing-masing fraksi
menyampaikan pandangan mereka atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
isu-isu strategis di berbagai sektor menjadi sorotan, mulai dari bidang pendidikan,
kesehatan, pertanian dan perkebunan, infrastruktur, ekonomi, hingga kebudayaan,
sosial, dan lingkungan hidup.
baca juga:cetak sultan muda lewat kewirausahaan
sekda edward candra menyimak dengan seksama seluruh pandangan umum yang
disampaikan oleh fraksi-fraksi.
pandangan tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah
provinsi sumatera selatan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta
efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
“seluruh pandangan fraksi yang disampaikan hari ini akan kami pelajari dan
tanggapi secara komprehensif dalam agenda rapat paripurna berikutnya,” ujar
edward candra usai mengikuti jalannya rapat.
dprd provinsi sumatera selatan menjadwalkan agenda lanjutan guna
mendengarkan jawaban resmi dari pemerintah provinsi terkait berbagai masukan
dan catatan yang telah disampaikan.
baca juga:siap dukung rekonsiliasi iuran jkn ditanggung pemerintah
hal ini menjadi bagian dari proses checks and balances antara legislatif dan
eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan
bertanggung jawab. (*)