Oknum Tenaga Ahli DPRD Empat Lawang Jadi Tersangka

oknum tenaga ahli dprd empat lawang jadi tersangka rel, empat lawang - kejaksaan negeri (kejari) empat lawang menahan seorang oknum tenaga ahli dprd kabupaten empat lawang berinisial ap, kamis (26/6/2025). ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (apar) untuk desa-desa di wilayah kabupaten empat lawang, pada tahun anggaran 2022 dan 2023. penahanan ap dilakukan setelah penyidik kejari empat lawang menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan apar yang bersumber dari dana desa. baca juga:pwi sumsel pecat 41 anggota “ap kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan alat pemadam api ringan pada desa-desa di kabupaten empat lawang tahun 2022 dan 2023,” kata kasi intel kejari empat lawang, niku senda. niku menjelaskan, ap diduga secara sengaja mengatur penggunaan dana desa tanpa proses musyawarah desa dan memaksakan agar pengadaan apar dimasukkan dalam apbdes. padahal, pengadaan tersebut tidak berdasarkan kebutuhan maupun permintaan masyarakat desa. baca juga:gandeng tni gencarkan razia rutin ap diduga koordinir pengadaan fiktif dan barang rusak dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pengadaan apar yang difasilitasi oleh ap dilakukan tanpa melalui mekanisme yang benar. sebagian desa diketahui tidak menerima alat tersebut, atau hanya menerima dalam jumlah tidak sesuai, bahkan ada yang menerima barang dalam kondisi rusak. “uang dana desa dikumpulkan oleh tersangka ap, namun ada yang tidak dibelikan apar sama sekali. ada yang dibelikan tapi jumlahnya kurang, ada juga yang dibelikan dalam kondisi rusak, dan ada yang dibelikan namun harganya jauh lebih mahal dari rab yang ditetapkan,” terang niku. baca juga:rugikan negara milyaran rupiah, ap ditetapkan tersangka kasus pengadaan apar atas perbuatannya, ap dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 12 huruf e undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 juncto undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. “tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut,” tambah niku. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•