Bupati Lahat Temui Menkomdigi RI

REL, Lahat – Pemerintah Kabupaten Lahat terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kemajuan daerah, terutama dalam sektor digitalisasi dan pemerataan akses internet. 

Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), secara langsung menyampaikan permasalahan sinyal internet di wilayah blank spot kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengatasi kesenjangan digital yang masih dialami oleh masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang hingga kini belum tersentuh jaringan internet memadai.

“Anak-anak di desa ini, harus punya peluang yang sama dalam mengakses pendidikan berbasis teknologi. Jangan karena sinyal internet sulit, kualitas pendidikan anak-anak di Lahat jadi tertinggal,” ungkap Bursah Zarnubi saat diwawancarai, Kamis (26/6/2025).

BACA JUGA:Cegah Konflik Keagamaan Lewat 8 Program Asta Protas

Bursah menyoroti langsung pentingnya digitalisasi sebagai elemen kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Menurutnya, tanpa dukungan sinyal internet yang stabil dan merata, visi pemerataan pendidikan berbasis teknologi sulit diwujudkan.

Ia menegaskan bahwa upaya yang ia lakukan bukan semata untuk Kabupaten Lahat saja, melainkan juga untuk seluruh kabupaten di Indonesia yang mengalami permasalahan serupa.

“Pertemuan itu jadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam mendorong pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia,” kata Bursah.

BACA JUGA:57 Pencetak Gol Diganjar Bonus

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyatakan komitmennya dalam mengatasi persoalan blank spot dan sinyal lemah di daerah-daerah yang masih tertinggal infrastruktur digitalnya, termasuk di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

“Kami akan bantu penanganan blank spot dan wilayah dengan sinyal lemah, termasuk di Kabupaten Lahat. Tapi pemerintah daerah atau desa juga harus menyiapkan infrastruktur pasif agar operator seluler bisa segera membangun jaringan di sana,” tegas Meutya Hafid.

Menurut Meutya, perluasan jaringan komunikasi bukan hanya soal pembangunan menara atau kabel optik, tetapi juga terkait langsung dengan kualitas hidup masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital di daerah.