Komisi X DPR Dorong Revisi UU Sisdiknas: Wajib Belajar 13 Tahun dan Pendidikan Gratis Hingga SMA/SMK

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Rabu , 02 Jul 2025 - 18:00

Komisi X DPR Dorong Revisi UU Sisdiknas: Wajib Belajar 13 Tahun dan Pendidikan Gratis Hingga SMA/SMK-ist/net-

komisi x dpr dorong revisi uu sisdiknas: wajib belajar 13 tahun dan pendidikan gratis hingga sma/smk                            rel, bacakoran.co – wacana transformasi sistem pendidikan nasional kembali bergulir. 
komisi x dpr ri, melalui ketuanya hetifah sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun revisi undang-undang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas). 
revisi ini akan memperluas wajib belajar menjadi 13 tahun, dimulai dari tk/paud hingga jenjang sma atau smk.
“kami sedang menyusun perubahan uu sisdiknas, dan ingin meningkatkan wajib belajar itu sampai 13 tahun. artinya, dimulai dari prasekolah hingga pendidikan menengah atas,” kata hetifah dalam keterangannya, senin (30/6/2025).
baca juga:harga kopi robusta di empat lawang turun drastis, petani merasa lesu
baca juga:bupati empat lawang pimpin upacara hari bhayangkara ke-79
pendidikan gratis sampai sma/smk jadi prioritas
revisi uu ini juga merupakan respons terhadap putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 3/puu-xxii/2024, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar harus gratis, termasuk di sekolah swasta.
hetifah menyambut baik putusan mk dan menyatakan dpr ri berkomitmen untuk melangkah lebih jauh, yakni menjadikan pendidikan hingga sma/smk sebagai bagian dari wajib belajar nasional.
“tujuan utamanya adalah menghapus hambatan bersekolah akibat faktor ekonomi, geografis, atau keterbatasan lainnya,” jelasnya.
peran sekolah swasta tetap vital
hetifah juga menekankan bahwa keterlibatan sekolah swasta tetap krusial dalam sistem pendidikan nasional. 
mengingat tidak semua siswa bisa tertampung di sekolah negeri, sekolah swasta perlu diikutsertakan dalam kebijakan wajib belajar.
namun, ia juga mengklarifikasi bahwa tidak semua sekolah swasta wajib memberikan layanan gratis, terutama sekolah swasta premium.
“sekolah swasta premium tidak wajib gratis, karena siswanya memilih masuk ke sana bukan karena keterbatasan ekonomi, tetapi karena preferensi,” tegas hetifah.
baca juga:37 kios di pasar pulau mas terbakar, kerugian capai rp700 juta
baca juga:3 truk yang terperosok di jembatan desa muara lawai sudah dievakusi
klasifikasi sekolah swasta dan dukungan bos
hetifah mendorong pemerintah untuk membuat klasifikasi sekolah swasta yang lebih jelas—antara yang berbayar dan yang menerima bantuan operasional sekolah (bos).
“perhatian harus diberikan lebih kepada sekolah swasta yang bergantung pada dana bos. mutu pendidikan mereka harus tetap terjaga,” tambahnya.
revisi uu ini diharapkan dapat memberikan pijakan hukum dan anggaran yang lebih kuat bagi pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata di seluruh indonesia.
menuju indonesia emas 2045
langkah dpr ini dinilai sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional menuju indonesia emas 2045. dengan sistem wajib belajar 13 tahun yang melibatkan seluruh jenis sekolah, diharapkan generasi muda memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi ekonomi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 3 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan