Kecanduan Game, Dua Siswa SMPN 1 Semarang Tak Naik Kelas: Kursi Kosong Tak Bisa Diisi Ulang!

Rel, Bacakoran.co – Di tengah antusiasme pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang membludak, muncul kisah mengejutkan dari SMP Negeri 1 Semarang. 

Dua siswa di sekolah favorit tersebut dinyatakan tidak naik kelas bukan karena nilai jelek, tapi karena kecanduan game yang menyebabkan tingkat ketidakhadiran ekstrem selama satu tahun ajaran.

Kepala SMPN 1 Semarang, Siminto, menjelaskan bahwa dua siswa tersebut hampir tidak pernah hadir ke sekolah. Bahkan, pihak sekolah sudah melakukan visitasi ke rumah, namun tak membuahkan hasil.

“Sebenarnya orang tuanya ingin anaknya sekolah. Tapi anaknya betul-betul tidak mau. Di rumah, kegiatannya hanya main game. Ya, risiko dari kecanduan game,” ungkap Siminto.

Akibatnya, dua kursi di SMPN 1 Semarang harus dibiarkan kosong, karena sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak memungkinkan untuk diganti dengan siswa baru secara sembarangan.

BACA JUGA:Harga Kopi Robusta di Empat Lawang Turun Drastis, Petani Merasa Lesu

BACA JUGA:Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-79

Kuota Siswa Berkurang, Sistem SPMB Tak Bisa Diubah

Semula, SMPN 1 Semarang membuka kuota 288 siswa baru, namun karena dua siswa tahun sebelumnya tetap duduk di kelas VII, maka kuota dikurangi menjadi 286 siswa.

“Kami tidak bisa menggantikan siswa baru, karena sistem Dapodik sudah terkunci. Kalau dua siswa itu kembali sekolah, ya tetap mengulang di kelas VII,” jelas Siminto.

Padahal, jumlah pendaftar di sekolah tersebut tercatat mencapai 548 siswa, hampir dua kali lipat dari daya tampung. Hal ini terjadi di tengah persaingan ketat SPMB 2025 di Kota Semarang yang telah berakhir pada 26 Juni lalu.

Dapodik Tidak Bisa Diakali, Kursi Tetap Kosong

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menegaskan bahwa proses penerimaan siswa baru sudah terintegrasi langsung dengan Dapodik milik Kementerian Pendidikan. Pengisian bangku secara manual atau offline tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan masalah administratif bagi siswa.

“Sistem SPMB sudah terkoneksi ke pusat. Kalau ada siswa masuk lewat jalur offline, dan tidak tercatat di Dapodik, itu bisa jadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.