DPR Usulkan Sekolah Kedinasan Tak Lagi Gratis dan Langsung Jadi CPNS, Ini Alasannya
DPR Usulkan Sekolah Kedinasan Tak Lagi Gratis dan Langsung Jadi CPNS, Ini Alasannya-ist/net-
Rel, Bacakoran.co – Gagasan mengejutkan datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, yang mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi gratis dan tidak otomatis menjamin lulusannya menjadi CPNS.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, pada Rabu (2/7/2025).
Menurut Juliyatmono, konsep sekolah kedinasan seperti sekarang—yang bebas biaya dan otomatis diangkat sebagai ASN—perlu dikaji ulang karena dinilai menimbulkan kesenjangan dan rasa eksklusivitas di tengah masyarakat.
Sekolah Kedinasan Diusulkan Bayar Sendiri, Lulus Bersaing Ikut Tes CPNS
Dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen, Juliyatmono menegaskan bahwa dirinya tengah menggagas revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Bagaimana sekolahnya tetap ada, tapi bebas. Siapa pun berhak masuk dan masyarakat membiayai sendiri," ujarnya.
BACA JUGA:169 Titik Panas Terdeteksi di Sumsel Sepanjang Juni 2025
BACA JUGA:Muba Raih Juara Umum II di Porprov Korpri Sumsel 2025
Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah seperti IPDN, STAN, STIS, dan STMKG memiliki sistem pembiayaan mandiri seperti perguruan tinggi umum. Setelah lulus, para mahasiswa tetap harus ikut seleksi CPNS terbuka, dan tidak secara otomatis diangkat menjadi pegawai negeri.
Alasan di Balik Usulan DPR
Juliyatmono mengungkapkan sejumlah alasan kuat di balik gagasan kontroversial ini:
Pembiayaan sekolah kedinasan tidak murah dan semuanya berasal dari APBN lewat mandatory spending pendidikan sebesar 20%.
Sekolah kedinasan dianggap membentuk korsa yang terlalu kuat, sehingga alumninya dinilai kurang inklusif dalam dunia kerja.
Ada kesan bahwa lulusan sekolah kedinasan merasa lebih unggul dan sulit menerima keberagaman profesional dari jalur lain.
- Tag
- Share
-
-
