Kemendikdasmen Akui Tak Sanggup Gratiskan Sekolah Swasta: Butuh Rp183 Triliun!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 12 Jul 2025 - 20:00

Kemendikdasmen Akui Tak Sanggup Gratiskan Sekolah Swasta: Butuh Rp183 Triliun!-ist/net-

Rel, Bacakoran.co – Wacana pendidikan dasar gratis bagi seluruh siswa di Indonesia menghadapi tantangan besar.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum mampu membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP swasta, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (10/7/2025), Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa untuk menggratiskan seluruh pendidikan dasar di Indonesia, baik negeri maupun swasta, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp183,4 triliun.

“Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp183,4 triliun,” ujar Suharti dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.

???? Kapasitas Fiskal Tak Mencukupi

Saat ini, pagu indikatif anggaran Kemendikdasmen hanya mencapai Rp33,65 triliun untuk tahun 2026. Bahkan setelah melakukan usulan penambahan sebesar Rp71,11 triliun, total anggaran yang tersedia baru menyentuh Rp104,76 triliun—jauh dari kebutuhan riil.

Artinya, pemerintah masih kekurangan lebih dari Rp78 triliun untuk dapat membiayai seluruh pendidikan dasar secara gratis, termasuk sekolah swasta.

???? Akan Dilakukan Secara Bertahap

Menghadapi keterbatasan ini, Suharti menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya sekolah swasta akan dilakukan bertahap, bukan serentak.

“Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap. Ini sudah jadi prinsip yang disepakati bersama,” kata Suharti.

Sejumlah lembaga terkait saat ini tengah menyusun skema pembiayaan alternatif, agar ke depan, pendidikan dasar gratis bisa diwujudkan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.

???? Sistem Subsidi: Miskin Dibebaskan, Mampu Berkontribusi

kemendikdasmen akui tak sanggup gratiskan sekolah swasta: butuh rp183 triliun!                            rel, bacakoran.co – wacana pendidikan dasar gratis bagi seluruh siswa di indonesia menghadapi tantangan besar. 
pemerintah melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) menyatakan belum mampu membebaskan biaya pendidikan sd dan smp swasta, seperti yang diperintahkan oleh mahkamah konstitusi (mk).
dalam rapat bersama komisi x dpr ri pada kamis (10/7/2025), sekretaris jenderal kemendikdasmen, suharti, menjelaskan bahwa untuk menggratiskan seluruh pendidikan dasar di indonesia, baik negeri maupun swasta, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar rp183,4 triliun.
“usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri rp183,4 triliun,” ujar suharti dalam rapat yang disiarkan melalui kanal youtube dpr ri.
???? kapasitas fiskal tak mencukupi
saat ini, pagu indikatif anggaran kemendikdasmen hanya mencapai rp33,65 triliun untuk tahun 2026. bahkan setelah melakukan usulan penambahan sebesar rp71,11 triliun, total anggaran yang tersedia baru menyentuh rp104,76 triliun—jauh dari kebutuhan riil.
artinya, pemerintah masih kekurangan lebih dari rp78 triliun untuk dapat membiayai seluruh pendidikan dasar secara gratis, termasuk sekolah swasta.
baca juga:kebakaran hebat di desa tanjung ning simpang, begini cerita nya
baca juga:dokumen pendaftaran djarum beasiswa plus 2025, ditutup 11 juli! segera lengkapi syaratnya
???? akan dilakukan secara bertahap
menghadapi keterbatasan ini, suharti menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya sekolah swasta akan dilakukan bertahap, bukan serentak.
“pemenuhan akan dilakukan secara bertahap. ini sudah jadi prinsip yang disepakati bersama,” kata suharti.
sejumlah lembaga terkait saat ini tengah menyusun skema pembiayaan alternatif, agar ke depan, pendidikan dasar gratis bisa diwujudkan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
???? sistem subsidi: miskin dibebaskan, mampu berkontribusi
meski belum bisa gratis sepenuhnya, pemerintah menekankan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan. sementara itu, keluarga yang tergolong mampu tetap diminta berkontribusi terhadap pembiayaan sekolah swasta.
kesepakatan ini sudah disetujui oleh komisi x dpr ri, sejalan dengan spirit putusan mk yang mewajibkan pemerataan akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi.
???? putusan mk dan tantangan implementasi
putusan mk sebelumnya memerintahkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan negeri, tetapi juga memperhatikan sekolah swasta yang selama ini menampung jutaan siswa dari berbagai lapisan masyarakat.
namun, implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. tantangan fiskal, alokasi anggaran, dan penyusunan prioritas nasional menjadi hambatan besar yang masih harus dicarikan solusi komprehensifnya.
???? harapan ke depan
diharapkan dengan pendekatan bertahap dan skema subsidi yang adil, akses pendidikan dasar dapat terus diperluas, sekaligus menekan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
gratisnya pendidikan dasar masih menjadi mimpi jangka panjang. namun, dengan keseriusan pemerintah dan dukungan kebijakan bertahap, masa depan pendidikan yang inklusif dan merata tetap bisa terwujud—meski tidak dalam waktu dekat.
baca juga:peluang kuliah gratis di luar negeri, brunei darussalam umbar beasiswa plus biaya hidup: ini cara daftarnya
baca juga:ini dia daftar surat dan dokumen penting untuk mendaftar beasiswa unggulan 2025
perlu komitmen lintas sektor dan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada akses pendidikan untuk semua anak bangsa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 12 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan