Hak Angket Terus Digulirkan PDIP, PKS dan PKB

Reporter: Farel |

Editor: Mael |

Rabu , 06 Mar 2024 - 23:28

HAK ANGKET : Interupsi mewarnai rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI, Tiga partai yakni PKS dan PKB serta PDI Perjuangan (PDIP) langsung mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.-FOTO : IST---

Dia menjelaskan, pemilu tidak boleh dipandang hanya dari konteks hasil, lebih dari itu konteks proses harus juga menjadi cerminan apakah pemilu sudah berlangsung jujur dan adil.

Jika prosesnya berlangsung dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta merta pemilu selesai sesuai jadwalnya.

Luluk menegaskan, salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998. "Sejak mengikuti Pemilu 1999, saya belum pernah melihat proses penyelenggaraan pemilu sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus," ungkap Luluk.

Dia menyatakan, ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, dan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap sebagai kecurangan dalam pemilu, DPR seharusnya tidak tinggal diam.

Dijelaskannya, alangkah naifnya kalau DPR hanya diam dan membiarkan saja seolah-olah tidak terjadi sesuatu.

Ia mengatakan, tanggung jawab moral dan etika politik DPR hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakan atauapun suara yang tidak sanggup diteriakkan, silent majority.

"Saya yakin rakyat akan sangat mendukung kita untuk menggunakan hak konstiusional melalui hak angket untuk mengungkap seterang-terangnya terkait kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024," tutur Luluk.

Aria Bima, anggota Fraksi PDI Perjuangan dapil Jateng V menyampaikan, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket atau hak interpelasi untuk mengungkap dugaan kecurangan penyeelnggaraan Pemilu 2024.

Apalagi masalah itu sudah disoroti berbagai kalangan, termasuk rohaniwan, cendekiawan, budayawan, dan mahasiswa yang menyuarakan kecurangan yang perlu dicermati dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Maka, dia meminta pimpinan DPR untuk menggunakan fungsi pengawasan melalui hak angket, hak interpelasi atau hak apapun sebagai anggota legislatif.

"Untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu bisa diselidiki," kata Aria Bima.

Dia menegaskan, penggunaan hak angket juga untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dan pemilu ke depan di mana harus ada hal yang dilakukan untuk mengkoreksi aturan, maupun mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

Menurutnya, hal itu untuk menjamin kualitas pilkada dan pemilu, juga mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

"Sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya atau tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin," pungkasnya. (rf)

hak angket terus digulirkan pdip, pks dan pkb                            rel, jakarta - hak angket terus bergulir di gedung wakil rakyat di senayan. interupsi mewarnai rapat paripurna pembukaan masa sidang dpr ri kemarin 5 maret 2024.
tiga partai, yakni pks, pkb, dan pdi perjuangan (pdip) langsung mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
sementara ppp dan partai nasdem belum bersuara terkait usulan tersebut.
rapat paripurna dipimpin wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad yang didampingi dua wakil ketua dpr rahmat gobel dan lodewijk freidrich paulus. 
baca juga:kapolres empat lawang hadiri pembukaan mtq ke-17 
baca juga:eks gedung rsud sobirin sepi aktivitas 
sedangkan, ketua dpr ri puan maharani dan wakil ketua dpr abdul muhaimin iskandar tidak hadir pada sidang itu.
herman khaeron, anggota dpr dari fraksi partai demokrat menyampaikan,  hak angket adalah hak konstitusional dpr, namun penggunaannya terkait dugaan kecurangan pemilu harus diperjelas.
dia menyatakan, apa yang sesungguhnya akan diangketkan dan apa yang akan diselidiki.
"itu perlu diperjelas dulu, sehingga tidak serta merta menuduh ada kecurangan, atau mendegradasi hak suara rakyat yang sudah dicurahkan di pemilu 2024," kata herman. 
baca juga:10 minuman herbal ini dijamin tingkatkan daya tahan tubuh, bikin puasa makin lancar!
jika anggota dewan ingin mengajukan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu, maka ia mempersilkan usulan itu dilakukan.
"tapi jangan sampai membangun opini bahwa ada kecurangan pemilu," beber herman.
kamarussamad, dari fraksi partai gerindra juga mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket, karena hasil pemilu belum diumumkan.
mereka juga belum menggunakan intrumen hukum yang disiapkan undang-undang, yakni melalui gugatan ke mahkamah konstitusi (mk). 
baca juga:penyakit kulit tuntas dengan 5 obat alami ini, cek di samping rumahmu siapa tahu ada!
"belum menggunakan instrumen hukum yang disiapkan undang-undang kok sudah menuduh ada kecurangan," ujarnya.
anggota fraksi ppp dpr achmad baidowi mengatakan, partainya belum membahas secara resmi pengusulan hak angket.
pihaknya tidak menyuarakan di dalam rapat paripurna karena fraksi ppp belum mengadakan rapat untuk membahas usulan hak angket.
"kami kan harus rapat dulu. nanti langsung ketua fraksi ya," ujarnya usai rapat paripurna kemarin.
baca juga:kua tebing tinggi sambut ramadhan dengan kebersihan 
fraksi partai nasdem belum bersuarakan terkait usulan hak angket, karena masih menunggu rekapitulasi suara pemilu.
anggota fraksi partai nasdem sugeng suparwoto mengatakan, yakin partainya akan mendukung hak angket.
sikap nasdem mengenai usulan hak angket ditegaskan taufik basari.
usai sidang, anggota dpr dari fraksi nasdem itu menegaskan pihaknya siap menjadi bagian dari usulan hak angket. 
baca juga:pj bupati membuka mtq xvii tahun 2024
dia menyebut, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tanda tangan hak angket dari setiap anggota fraksi.
"yang paling penting kan konkritisasinya," ujarnya di kompleks dpr.
ia menambahkan, sembari menyiapkan tanda tangan, pihaknya juga menunggu komunikasi dan persiapan pdip selaku inisiator hak angket.
"setelah mereka (pdip) siap, dan kita sudah matangkan komunikasinya, ya sesegera mungkin (hak angket) bisa berlanjut," tuturnya. 
aus hidayat nur, anggota dpr dari fraksi pks menyampaikan bahwa pimpinan dewan dan seluruh anggota dpr harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
menurutnya, masyarakat meminta agar dpr menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
"pemilu yang diwarnai banyak kecurangan. dpr harus menggunakan hak angket," ungkapnya.
dia memaparkan, ada dua alasan mengapa hak angket kecurangan pemilu perlu digunakan dpr. 
pertama, pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa indonesia. sehingga penyelenggaraannya harus tetap terjaga agar berlangsung jujur dan adil.
kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di masyarakat perihal kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu direspon dpr secara bijak dan proposional.
ia menegaskan, hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki dpr dan diatur dalam uud dan bisa digunakan.
"untuk mengungkap kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," paparnya. 
dikatakannya, jika kecurigaan dan praduga terkait kecurangan pemilu 2024 terbukti dalam pelaksanaan hak angket, hal itu bisa ditindaklanjuti sesuai uu yang berlaku.
sebaliknya jika tidak terbukti, maka dapat mengklarifikasi kecurigaan dan praduga terkait penyelenggaraan pemilu.
luluk nur hamidah, anggota dpr dari fraksi pkb djuga menyuarakan hak angket merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
karena itu, tidak ada satu pun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi mengancurkannya. 
karena pemilu terkait dengan kedaulatan rakyat, maka pemilu harus berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi.
"tidak boleh ada satu pun pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun itu adalah salah satu anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain," kata luluk.
dia menjelaskan, pemilu tidak boleh dipandang hanya dari konteks hasil, lebih dari itu konteks proses harus juga menjadi cerminan apakah pemilu sudah berlangsung jujur dan adil.
jika prosesnya  berlangsung dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta merta pemilu selesai sesuai jadwalnya.
luluk menegaskan, salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998. "sejak mengikuti pemilu 1999, saya belum pernah melihat proses  penyelenggaraan pemilu sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus," ungkap luluk.
dia menyatakan, ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, dan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap sebagai kecurangan dalam pemilu, dpr seharusnya tidak tinggal diam.
dijelaskannya, alangkah naifnya kalau dpr hanya diam dan membiarkan saja seolah-olah tidak terjadi sesuatu.
ia mengatakan, tanggung jawab moral dan etika politik dpr hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakan atauapun suara yang tidak sanggup diteriakkan, silent majority.
"saya yakin rakyat akan sangat mendukung kita untuk menggunakan hak konstiusional melalui hak angket untuk mengungkap seterang-terangnya terkait kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024," tutur luluk.
aria bima, anggota fraksi pdi perjuangan dapil jateng v menyampaikan, dpr harus menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket atau hak interpelasi untuk mengungkap dugaan kecurangan penyeelnggaraan pemilu 2024.
apalagi masalah itu sudah disoroti berbagai kalangan, termasuk rohaniwan, cendekiawan, budayawan, dan mahasiswa yang menyuarakan kecurangan yang perlu dicermati dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini.
maka, dia meminta pimpinan dpr untuk menggunakan fungsi pengawasan melalui hak angket, hak interpelasi atau hak apapun sebagai anggota legislatif.
"untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu bisa diselidiki," kata aria bima.
dia menegaskan, penggunaan hak angket juga untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
dan pemilu ke depan di mana harus ada hal yang dilakukan untuk mengkoreksi aturan, maupun mengoptimalkan fungsi pengawasan dpr terhadap pemerintah.
menurutnya, hal itu untuk menjamin kualitas pilkada dan pemilu, juga mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya atau tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin," pungkasnya. (rf)