OTT Dana Desa di Lahat, 22 Orang Diamankan Kejari

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Jumat , 25 Jul 2025 - 18:02

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Vanny Yulia Eka Sari SH MH saat menyampaiakn reales di Kejaksaan Tinggi Sumsel. Foto : ist--

ott dana desa di lahat, 22 orang diamankan kejari                            rel, palembang - kejaksaan negeri (kejari) lahat kembali mencuri perhatian publik setelah menggelar
operasi tangkap tangan (ott) di kantor camat pagar gunung, kabupaten lahat, kamis (24/7).
dalam operasi tersebut, sebanyak 22 orang diamankan bersama uang tunai sebesar rp65 juta yang
diduga berasal dari anggaran dana desa (add).
pengungkapan kasus ini memunculkan dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (aph)
dalam skema suap, yang ditengarai sebagai bentuk ‘pengamanan’ terhadap pengelolaan dana desa.
kepala seksi penerangan hukum (kasipenkum) kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel),
vanny yulia eka sari sh mh, membenarkan ott tersebut.
dia menyebut, operasi ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari kepala kejati sumsel setelah
mencuat dugaan aliran dana kepada oknum penegak hukum.
baca juga:dua petani tewas mengenaskan dihantam ka bukit serelo
sementara itu, asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, dr adhryansah sh mh,
mengungkapkan bahwa 1 asn kantor camat pagar gunung, 1 ketua forum apdesi, dan 20 kepala
desa dari kecamatan pagar gunung telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.
“langkah ini diambil sebagai efek jera sekaligus peringatan agar tidak mudah terpengaruh oleh
permintaan yang mencatut nama aph,” tegas adhryansah.
aspidsus juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel sesuai
hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
dia menyarankan agar seluruh perangkat desa segera meminta pendampingan hukum kepada
kejaksaan melalui program jaga desa, baik melalui seksi intelijen maupun seksi perdata dan tata
usaha negara.
baca juga:bupati joncik muhammad : bangun sinergitas dari hati
“pendampingan hukum bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan menjaga tata
kelola pemerintahan desa agar bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami aliran dana yang diduga mengarah kepada oknum
aph. uang tunai rp65 juta yang disita dari lokasi ott telah diamankan sebagai barang bukti.
“kami sedang menelusuri berapa kali praktik seperti ini pernah terjadi. ini harus menjadi perhatian serius
bagi seluruh wilayah agar tidak menjadikan nama aph sebagai tameng untuk korupsi,” pungkas
aspidsus.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 27 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan