Bupati HM Toha: Sekarang Saya Bupati, Bukan Tauke Minyak Lagi

BACA JUGA:KAI Divre III Palembang Layani 11.629 Penumpang Selama Libur HUT RI ke-80

Sebelumnya Kepala Bagian SDA Setda Muba, H. Yulius Adi SSTP MSi, memaparkan bahwa lahirnya Permen ESDM 14/2025 tidak lepas dari inisiasi Pemkab Muba yang kemudian mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Forkopimda. Regulasi ini, katanya, menjadi payung hukum bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat yang selama ini berlangsung tanpa kepastian hukum.

“Alhamdulillah, berkat jerih payah bersama, Permen ini akhirnya terbit. Setelah itu kami langsung bergerak melakukan inventarisasi sumur minyak rakyat. Hingga 10 Agustus lalu, sekitar 20.000 lebih sumur sudah kami data dan serahkan ke Dinas ESDM Provinsi,” ujar Yulius.

Lanjutnya, pemerintah daerah kini berperan dalam pemberian legalitas, pembinaan, serta pengawasan pengelolaan sumur minyak masyarakat. Fokusnya adalah keselamatan kerja, kepatuhan lingkungan, hingga peningkatan produksi migas.

Sementara itu Direktur Utama PT Petro Muba, Khadafi SE, menjelaskan kerja sama produksi antara kontraktor dengan BUMD, koperasi, maupun UMKM diatur dalam Permen ESDM 14/2025. Kerja sama ini berlaku pada masa penanganan sementara, maksimal empat tahun sejak regulasi tersebut ditetapkan.

BACA JUGA:Sumsel Catat 1.416,9 Hektare Karhutla Terjadi hingga Agustus 2025, Ogan Ilir Terluas

“BUMD, koperasi, dan UMKM bertanggung jawab atas aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan hidup. Sementara kontraktor wajib memastikan penerimaan minyak sesuai aturan,” kata Khadafi.

Adapun yang hadir dalam rakor tersebut diantaranya, Dandim 0401/Muba Letkol Kav Fredy Christoma PPS HubIn, Asisten II Setda Muba Alva Elan SST MPSDA, jajaran perangkat daerah, dan para camat. (*)