Tok! MK Tegaskan Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, Gugatan Syarat Ditolak

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 30 Sep 2025 - 18:00

Tok! MK Tegaskan Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, Gugatan Syarat Ditolak-ist/net-

tok! mk tegaskan lulusan sma tetap bisa jadi presiden, gugatan syarat ditolak                            rel, bacakoran.co – perdebatan panjang mengenai syarat pendidikan calon pemimpin nasional akhirnya menemui titik akhir. 
mahkamah konstitusi (mk) secara tegas menolak gugatan uji materi yang meminta agar syarat minimal pendidikan untuk maju sebagai calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon kepala daerah (cakada) dinaikkan menjadi lulusan sarjana (s-1).
dengan putusan ini, lulusan sekolah menengah atas (sma) atau sederajat tetap memiliki hak konstitusional penuh untuk ikut serta dalam kontestasi politik, mulai dari level legislatif hingga jabatan tertinggi presiden.
“menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar ketua mk suhartoyo saat membacakan amar putusan nomor 154/puu-xxiii/2025 di ruang sidang pleno mk, jakarta, senin (29/9/2025).
baca juga:red magic 11 pro hadir 17 oktober: hp gaming monster dengan snapdragon 8 elite gen 5 & baterai 8.000 mah!
baca juga:redmi 15 baterai 7.000mah terkuak, ternyata ada trik rahasia!
gugatan mahasiswa hukum ditolak
permohonan uji materi ini dilayangkan oleh hanter oriko siregar, mahasiswa fakultas hukum universitas nasional. ia mempermasalahkan ketentuan dalam uu pemilu dan uu pilkada yang mengatur syarat pendidikan calon pejabat publik, yaitu pasal 169 huruf r, pasal 182 huruf e, dan pasal 240 ayat (1) huruf e uu pemilu, serta pasal 7 ayat (2) huruf c uu pilkada.
namun, mahkamah menegaskan bahwa isu tersebut bukanlah hal baru. hakim konstitusi ridwan mansyur mengungkapkan bahwa gugatan serupa pernah diajukan pemohon yang sama dan sudah diputus melalui putusan nomor 87/puu-xxiii/2025.
“mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa penentuan syarat pendidikan bagi calon pejabat publik merupakan open legal policy. artinya, kewenangan untuk mengubah syarat tersebut berada di tangan dpr dan pemerintah, bukan mk,” jelas ridwan.
hak demokrasi warga harus dijaga
dalam pertimbangannya, mk menilai bahwa menaikkan syarat pendidikan minimal menjadi sarjana justru berpotensi merampas hak demokrasi warga negara. sebab, banyak masyarakat yang meski tidak memiliki ijazah s-1, tetapi tetap kompeten, berintegritas, dan mampu memimpin.
“dengan demikian, berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden masih berlaku norma yang sama,” tambah ridwan.
logika serupa juga dipakai mk untuk menolak gugatan syarat pendidikan bagi caleg (dpr, dpd, dprd) dan calon kepala daerah. meski posisi yang diperebutkan berbeda, aturan yang berlaku tetap sama.
putusan mk jadi sejarah baru
putusan ini dianggap sebagai penegasan penting bagi perjalanan demokrasi di indonesia. mk memastikan aturan yang berlaku tidak menutup pintu bagi masyarakat dengan pendidikan menengah untuk mengabdi di panggung politik.
sebaliknya, mereka yang berpendidikan tinggi tetap memiliki peluang yang sama untuk maju. dengan kata lain, sistem yang ada tidak mendiskriminasi siapa pun berdasarkan jenjang pendidikan.
baca juga:bocoran motorola edge 70, ponsel flagship dengan desain flat dan stylish
baca juga:flagship terbaru xiaomi 17: chipset tercepat, baterai raksasa & fast charging 100w
dengan demikian, polemik syarat pendidikan akhirnya berakhir dengan putusan final dan mengikat. lulusan sma pun kini bisa melangkah dengan percaya diri bahwa konstitusi melindungi hak mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi, hingga tingkat tertinggi sekalipun: menjadi presiden.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 21 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan