Mendikdasmen Abdul Mu’ti Perketat Syarat Jadi Kepala Sekolah: Tak Lagi dari Guru Penggerak, Harus ASN Golongan

Reporter: Edo |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 25 Oct 2025 - 19:30

Mengkadismen Afbdu Mukti --

mendikdasmen abdul mu’ti perketat syarat jadi kepala sekolah: tak lagi dari guru penggerak, harus asn golongan                            rel, bacakoran.co — menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu’ti menegaskan bakal memperketat aturan pengangkatan kepala sekolah. 
kebijakan baru ini menjadi upaya membersihkan praktik politisasi jabatan kepala sekolah dan memastikan hanya guru berkompeten yang bisa menduduki posisi strategis tersebut.
dalam wawancara dengan eduardo simorangkir dari detiksore, kamis (23/10/2025), mu’ti menyoroti bahwa selama ini proses pengangkatan kepala sekolah kerap diwarnai kepentingan politik.
 “sering kali, kepala sekolah diangkat karena dulu mendukung yang menang. ini membuat sebagian kepala sekolah merasa tidak nyaman bekerja karena beban politik terlalu berat,” ujar mu’ti, jumat (24/10/2025).
syarat kepala sekolah diperketat
ke depan, pengangkatan kepala sekolah tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun dengan kriteria yang lebih ketat.
 mu’ti menyebut, calon kepala sekolah negeri wajib berstatus asn minimal golongan iiic, serta harus mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
“dengan persyaratan ini, pemerintah daerah tidak bisa lagi mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi,” tegasnya.
baca juga:akhirnya cair! tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 tahun 2025 mulai masuk ke rekening, nominalnya capai rp 9
baca juga:8 beasiswa s1 ke luar negeri untuk siswa sma: kuliah gratis plus tunjangan hidup hingga rp147 juta per tahun!
tak lagi dari guru penggerak
mu’ti juga menegaskan bahwa kepala sekolah tidak lagi otomatis diangkat dari program guru penggerak, seperti yang diberlakukan pada era mendikbudristek nadiem makarim.
 menurutnya, banyak lulusan guru penggerak yang baru mengajar sebentar namun langsung diangkat jadi kepala sekolah.
 “padahal mereka belum punya pengalaman cukup lama sebagai guru. ini yang sedang kita tata ulang,” jelas mu’ti.
sentralisasi guru dan solusi ketimpangan
selain memperketat pengangkatan kepala sekolah, abdul mu’ti juga fokus pada persoalan distribusi dan manajemen guru.
 ia menilai, sistem rekrutmen dan penugasan guru yang diatur pemerintah daerah sering tidak sinkron dengan kebijakan pusat. akibatnya, terjadi ketimpangan: ada daerah kekurangan guru, sementara di daerah lain beban kerja berlebih.
bahkan, banyak guru gagal memenuhi beban kerja minimal 24 jam per minggu, sehingga tidak bisa mendapatkan sertifikasi pendidik dan tunjangan.
 “ini problem klasik yang harus segera diselesaikan,” kata mu’ti.
sebagai solusi, pemerintah telah menetapkan dalam rpjmn 2025–2029 bahwa akan ada proses sentralisasi guru, di mana seluruh rekrutmen dan distribusi akan diatur langsung oleh pemerintah pusat.
baca juga:tpg triwulan 3 tahun 2025 belum cair? ini jadwal lengkap, alasan, dan tahapan pencairannya!
baca juga:perumbahan tes kemampuan akademik (tka) gantikan un, jadi alat ukur baru mutu pendidikan nasional
guru pppk bisa bertugas di sekolah swasta
terkait penarikan guru dari sekolah swasta setelah lolos pppk, mu’ti menilai kebijakan itu keliru. ia menegaskan bahwa guru pppk juga bisa ditugaskan di sekolah swasta.
 kemendikdasmen telah mengeluarkan permendikdasmen no 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru asn, baik pns maupun pppk, yang memungkinkan penugasan di satuan pendidikan swasta.
“kami tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan masyarakat,” tutup mu’ti.
langkah tegas abdul mu’ti ini diharapkan mampu menghapus praktik politik dalam dunia pendidikan, sekaligus menciptakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan distribusi guru yang lebih profesional, adil, dan berintegritas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 31 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan