Pj Sekda Apresiasi Upaya Seluruh OPD

REL, Pagar Alam — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pagar Alam Zaily Oktosab Fitri Abidin memimpin Rapat Evaluasi Persiapan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta pemaparan progres persiapan OPD/Unit Lokus Penilaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige (III), Kantor Wali Kota Pagar Alam, pada Rabu sore (05/10/2025).

Adapun OPD/Unit Lokus yang menjadi fokus penilaian oleh Ombudsman RI meliputi:

SMP Negeri 1 Pagar Alam, RSD Besemah, dan Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

BACA JUGA:Pemkot Pagar Alam Sosialisaikan Penerbitan Surkom

Rapat dimulai dengan pemaparan progres dari masing-masing unit lokus mengenai kesiapan mereka menghadapi penilaian. Setiap unit menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memperkuat standar pelayanan publik dan mencegah potensi maladministrasi.

Dalam arahannya, Pj Sekda Zaily Oktosab Fitri Abidin memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan unit layanan publik yang telah menunjukkan komitmen dalam mempersiapkan diri. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antarpihak agar hasil penilaian dapat optimal.

“Saya mengapresiasi upaya seluruh OPD dan unit lokus yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Terus tingkatkan sinergi, saling mengingatkan, dan saling mengisi satu sama lain agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil maksimal,” ujar Pj Sekda.

Lebih lanjut, Pj Sekda berpesan agar setiap paparan dan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.

BACA JUGA:Kasus Senjata Api Rakitan, Ario Shima divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

“Semoga apa yang telah dipaparkan tadi memang mencerminkan situasi sebenarnya, sehingga pada saat penilaian oleh tim Ombudsman, kita bisa memperoleh nilai yang baik. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pagar Alam,” tambahnya.

Rapat ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)